Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai skema network sharing atau pembangunan dan pengelolaan jaringan bersama merupakan solusi untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang lebih efisien. Skema ini juga dapat mengatasi masalah kekurangan dana investasi pembangunan jaringan pita lebar sebesar US$ 14 miliar dari total kebutuhan US$ 28 miliar selama 2015-2019.
“Industri telekomunikasi Indonesia selama ini dikenal tidak efisien,” kata Rudiantara dalam sebuah seminar tentang telekomunikasi di Jakarta, Kamis (3/11).
Padahal, efisiensi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan guna mengejar target pemerintah. Target itu adalah ketersediaan layanan akses jaringan internet pita lebar yang mencakup 514 kabupaten di seluruh Indonesia.
Rudiantara memaparkan, sampai saat ini, yang mendapatkan layanan jaringan Internet dari seluruh kabupaten tersebut masih sebanyak 400 kabupaten. Sisanya, sebanyak 114 kabupaten belum mendapatkan jangkauan internet.
(Baca: Tarif Interkoneksi Turun, Negara Dinilai Bisa Rugi Rp 6 Triliun)
Menurut dia, belum ada satu operator pun yang bersedia membangun jaringan untuk 114 kabupaten/kota tersebut. Padahal, sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, pada 2019, seluruh kabupaten di Indonesia harus dijangkau oleh jaringan Internet pita lebar. Program ini menekankan pembangunan Indonesia dari wilayah pinggiran atau daerah-daerah terpencil.
Rudiantara menjelaskan, dari kebutuhan investasi sebesar US$ 28 miliar, dana yang bisa disanggupi oleh seluruh operator cuma sebesar US$ 14 miliar. Jumlah itu sudah merupakan gabungan dari dana investasi Telkom Group, Indosat, XL Axiata dan operator telekomunikasi lainnya.
Artinya, masih ada kekurangan dana investasi sebesar US$ 14 miliar. Alokasinya terbagi dua, yaitu dana investasi pita lebar jaringan bergerak (mobile broadband) sebesar US$ 9 miliar dan jaringan tetap (fixed broadband) sebesar US$ 5 miliar.