Dirut Agrinas Sebut Impor 105 Ribu Pick Up Tetap Berjalan Meski Tuai Polemik

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menunda rencana impor kendaraan pickup dari India. 

Ia menanggapi kabar yang menyebut adanya permintaan penundaan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan hingga kini belum ada keputusan resmi yang menyatakan penundaan impor tersebut.

Joao mengaku akan berupaya bertemu langsung dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan dokumen dan kontrak yang dimiliki Agrinas Pangan, agar seluruh pihak mendapatkan informasi secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi.

“Saya melihat bahwa Pak Dasco minta untuk ditunda. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dokumen yang sudah saya punya ini, ditambah dengan kontrak,” ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/2).

Joao mengatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya tunduk pada kebijakan pemerintah dan keputusan negara, bukan pada tekanan individu atau kelompok tertentu.

“Yang menolak ini siapa? Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah. Kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak,” ujar Joao. 

Namun demikian, ia menekankan bahwa Agrinas Pangan siap menghentikan rencana tersebut apabila pemerintah dan DPR memutuskan untuk menghentikan impor tersebut.

“Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko,” katanya.

Joao kembali menegaskan komitmen perusahaan untuk bersikap loyal dan patuh sepenuhnya terhadap keputusan negara.

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu unit pickup untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebutuhan ini dipasok dari dua perusahaan asal India, PT Tata Motors dan Mahindra Ltd. 

Adapun  jumlah tersebut terdiri dari  Tata Motors yang akan memasok masing-masing 35 ribu unit pick up Yodha dan 35 ribu truk T.7 ke anak perusahaannya PT Tata Motors Distribusi Indonesia. Selain itu, 35 ribu unit pasokan pick up lainnya diimpor dari perusahaan Mahindra & Mahindra Ltd. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pick up (pikap) asal India. Menurutnya penundaan ini harus dilakukan karena posisi Presiden Prabowo Subianto yang masih dalam agenda lawatan di luar negeri.

“Tentunya, Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). 

Dasco mengatakan, Presiden Prabowo akan meminta pendapat dari berbagai pihak dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri untuk memproduksi kendaraan tersebut. “Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujarnya.