Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk meggerakkan roda perekonomian nasional tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah. Peran swasta diperlukan, terutama dalam pembangunan infrastruktur prioritas di dalam negeri.
Menurut Jokowi, pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga dilakukan negara-negara yang lain di dunia. Rata-rata peran swasta dalam pembangunan infrastruktur berkisar antara 22 persen hingga 40 persen.
“Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah dan mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri,” kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai perusahaan siap investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7).
(Baca: 139 Proyek Strategis Belum Jalan, Jokowi Panggil Para Menteri)
Jokowi mengakui perlu dukungan iklim investasi berupa regulasi dan deregulasi, agar swasta tertarik menggarap proyek-proyek infrastruktur. Ini penting untuk menjamin kepastian usaha, pelayanan yang baik, insentif-insentif yang menarik.
Hingga saat ini pemerintah pun sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendukung hal ini, diantaranya 12 paket kebijakan ekonomi. Namun, Jokowi juga menyadari perlu disiapkan beberapa skema kebijakan-kebijakan lainnya agar swasta semakin tertarik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Perlu dana yang sangat besar untuk menjalankan program ini.
(Baca: Tinggal Satu Aturan Paket Kebijakan Ekonomi Belum Selesai)
Hingga 2019, total dana yang dibutuhkan untuk membangun semua proyek infrastruktur mencapai Rp 5.000 triliun. Sementara dalam dua tahun terakhir, dana yang disiapkan pemerintah untuk infrastruktur hanya sekitar Rp 600 triliun.
Menurutnya, dengan tren ini, kemungkinan pemerintah hanya bisa menyiapkan dana sebesar Rp 1.500 triliun hingga 2019. Padahal seharusnya dengan kebutuhan Rp 5.000 triliun, kontribusi investasi dari pemerintah setidaknya sebesar Rp 2.000 triliun.
Makanya perlu pelibatan swasta yang lebih besar untuk menjalankan semua proyek infrastruktur yang sudah direncanakan. Apalagi, kata Sofyan, saat ini swasta lebih mudah mencari pendanaan. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan perbankan sangat rendah, bahkan di beberapa negara menerapkan suku bunga negatif.
“Presiden tadi mengingatkan bahwa proyek yang bisa dilakukan swasta itu harus diberikan kepada swasta. Pemerintah tidak boleh lagi berkompetisi dengan swasta,” kata Sofyan.
(Baca: Jokowi Minta PLN Perbanyak Beli Listrik, Bukan Bangun Pembangkit)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pada prinsipnya semua proyek pembangunan pemerintah harus ditawarkan kepada swasta. Jika swasta tidak mau, pemerintah akan menawarkan skema kerja sama, dengan mekanisme Public Private Partnership (PPP). Opsi lainnya adalah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Franky mengatakan saat ini Bappenas sedang menyusun proyek-proyek mana saja dari 225 proyek strategis nasional yang memungkinkan untuk ditawarkan kepada swasta. “Saya kira mungkin ada 100 proyek strategis yang akan ditawarkan,” ujarnya.
Selain itu, kata Franky, pemerintah pun telah menyiapkan skema dan mekanismenya. Tinggal bagaimana cara menawarkan proyek-proyek tersebut agar swasta bisa tertarik. Jika swasta membutuhkan jaminan-jaminan lain, seperti kepastian hukum, pemerintah berjanji akan memberikannya.