Pemerintah Swiss dan Bank Dunia memberikan dana hibah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar US$ 13,4 juta atau setara Rp 179 miliar. Dana itu untuk mengatasi masalah perkotaan.
Secara rinci, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Dwityo Akoro Soeranto menyebut dana hibah itu akan dimanfaatkan untuk menyusun peta jalan (roadmap) serta kebijakan untuk mencapai target hingga tahun 2019. Pihaknya menargetkan pengadaan fasilitas 100 persen air bersih serta akses sanitasi bagi masyarakat, dan menekan jumlah lingkungan kumuh hingga nol persen.
“Kami harap enam bulan sampai delapan bulan sudah ada pelaksanaannya,” kata Dwityo seusai diskusi mengenai urbanisasi berkelanjutan di Kementerian PUPR, Selasa (14/6).
Kementerian PUPR sendiri membutuhkan total anggaran Rp 751 triliun untuk mewujudkan berbagai target itu. Namun, alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 hanya mencapai Rp 128 triliun. Karena itu, dengan jumlah pasokan air minum yang mencapai 74 persen di perkotaan, Dwityo berharap akan ada sumber pendanaan lain yang masuk. (Baca: Kementerian PUPR Siap Potong Anggaran Rp 5,7 Triliun)
Ia menjelaskan, sebenarnya sektor air minum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Meski begitu, kementerian sebagai regulator ikut mencari sumber pendanaan lain untuk mencapai target yang juga dikenal dengan 100-0-100 itu untuk air bersih, sanitasi dan pengurangan lingkungan kumuh. Salah satu sumbernya adalah melalui hibah, seperti yang dikucurkan oleh pemerintah Swiss dan Bank Dunia.
Ia mengungkapkan, perkotaan memiliki sederetan persoalan, termasuk transportasi, pendidikan, dan perekonomian. Dengan berbagai permasalahan tersebut, Kementerian PUPR tidak bisa mengandalkan APBN. Selain dari pemerintah daerah dan swasta, kementerian juga mengundang donor-donor untuk menyediakan dana.
Keberadaan multi donor trust fund yang diusulkan Bank Dunia bisa menjadi salah satu opsi membantu pemerintah dalam menggalang pendanaan. Melalui multi donor trust fund, para pendonor menyalurkan hibahnya melalui semacam tabungan sebelum diberikan kepada penerima. (Baca: Tak Semua Hibah Anggota Uni Eropa Dilarang)
Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann menilai Indonesia dapat fokus kepada urbanisasi berkelanjutan dengan memanfaatkan dana tersebut. “Ini juga akan memperkuat sinergi serta kapasitas lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki taraf hidup di perkotaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez menjelaskan, peningkatan taraf hidup masyarakat perkotaan, termasuk melalui penyediaan air bersih dan sanitasi akan mendorong pertumbuhan Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk miskin yang mencapai jutaan bisa ditekan.
“Hal ini mengingat pertumbuhan satu persen urbanisasi di Indonesia hanya berujung pada 4 persen kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita,” kata Chavez. Sebagai perbandingan, dengan angka pertumbuhan urbanisasi yang sama, India mampu mencatatkan pertumbuhan 13 persen PDB per kapita. (Baca: Bank Dunia Hibah Rp 300 Miliar untuk Kelola Hutan Tropis)