KATADATA - Kementerian Perhubungan mengatakan izin trase atau rute proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum dapat dikeluarkan. Pasalnya, konsorsium proyek tersebut belum menyelesaikan dokumen persyaratan penting untuk dalam proyek raksasa ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan konsorsium kereta cepat belum menyelesaikan dokumen studi kelayakan dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Oleh sebab itu Hermanto meminta konsorsium segera merampungkan berkas yang dibutuhkan. “Kami minta mereka menyempurnakan dokumennya terlebih dahulu,” kata Hermanto di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 9 November 2015.
Menurutnya, Amdal merupakan izin krusial yang harus dipenuhi konsorsium apabila ingin mendapatkan izin trase. Dia tidak ingin ada masalah di kemudian hari apabila rute kereta cepat ternyata menabrak daerah yang tidak diperbolehkan seperti kawasan hutan lindung. (Baca juga: Cina Bidik Pengembangan Kawasan Jalur Kereta Cepat).
Hingga kini, proses persiapan pembangunan proyek kereta cepat masih jalan di tempat. Suradi, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, mengatakan masih menunggu izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Apabila izin trayek diterbitkan melewati tanggal 15 November, peluncuran proyek tersebut akan tertunda. “Kami masih menunggu izin trase keluar dari Kemenhub, baru bisa dilakukan (peluncuran proyek),” katanya kepada Katadata.
Padahal, sebelumnya Staf Ahli Kementerian Badan Usaha Milik Negara Sahala Lumban Gaol menyatakan, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dimulai hari ini. Peluncuran megaproyek itu bertempat di wilayah Walini, Jawa Barat, yang juga akan menjadi salah satu stasiun pemberhentian kereta cepat tersebut. “Launching dan groundbreaking di kebun teh (Walini) semua,” kata Sahala.
Sebagaimana diketahui, Wijaja Karya ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagai anggota konsorsium adalah PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Mereka membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan bekerjasama dengan China Railway International. Co, Ltd.
Perusahaan patungan inilah yang akan membangun dan mengelola proyek kereta berkecepatan 250 kilometer per jam sepanjang 150 kilometer itu. Komposisi saham dan setoran modal konsorsium itu ialah Pilar Sinergi 60 persen dan China Railway 40 persen saham.