Seluruh Jalan Tol Berlakukan Sistem Bayar Tanpa Berhenti pada 2023

Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan menerapkan sistem pembayaran jalan tol non tunai nirsentuh pada seluruh jalan tol di dalam negeri pada akhir 2023. Sosialisasi sistem tersebut akan dimulai pada akhir tahun ini.

Sekretaris BPJT, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah akan bertahap menambah ruas tol yang menggunakan sistem non tunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) setelah sosialisasi dimulai. Menurutnya, setidaknya ada dua ruas yang akan menjadi tempat sosialisasi MLFF pada akhir 2022.

"Saat ini sedang kami kaji, ada beberapa ruas yang akan kami pilih dalam waktu dekat. Mungkin akan kami pilih ruas tol di sekitar Jakarta, dan satu di luar Jakarta," kata Triono dalam siniar #BincangJalandanJembatan, Selasa (23/8).

Selama masa sosialisasi, Triono mengatakan, BPJT masih akan menyediakan jalur untuk pengguna jalan yang mau membayar dengan kartu uang elektronik. Selain itu, pengguna jalan bisa mendapatkan sosialisasi saat mengisi ulang kartu uang elektronik di mini market.

Dalam sistem MLFF, pengguna jalan tol harus memasang aplikasi Cantas di gawainya. Setelah itu, pengguna jalan tol harus melakukan registrasi, mendaftarkan kendaraan, dan menghubungkan Cantas dengan sumber dana.

Jika pengguna jalan tol tidak memiliki sumber dana seperti kartu debit, kartu kredit, maupun dompet elektronik, saldo Cantas bisa diisi di mini market. Menurutnya, pengguna jalan tol hanya perlu memberi tahu gerbang tol yang akan dilewati kepada petugas, lalu petugas akan memberi tahu berapa saldo yang dibutuhkan dan mengisi saldo Cantas pengguna jalan tol.

"Bayar tiket tol Jakarta ke Surabaya bisa ke mini market. Sistem ini kami buat bukan untuk mempersulit, tapi mempermudah," kata Triono.

Langkah-langkah tersebut akan mengubah gawai menjadi electronic on board unit (e-OBU). Namun demikian, e-OBU hanya akan berfungsi jika pengguna jalan mengaktifkan aplikasi Cantas sebelum memasuki jalan tol.

Sistem MLFF akan langsung memotong sumber dana yang tersambung dengan cantas setiap kali pengguna jalan tol memasuki jalan tol. Triono menegaskan pengguna jalan tol tidak perlu memperlambat kendaraan agar sistem MLFF berjalan dengan mulus.

Triono mengingatkan pengguna jalan tol yang melalui ruas sosialisasi MLFF harus menyalakan aplikasi Cantas dan memastikan saldo dalam Cantas cukup sebelum masuk tol. Menurutnya, pengguna jalan tol dengan saldo Cantas yang tidak cukup akan diberikan peringatan melalui Cantas untuk membayar tarif tol.

Sementara itu, bagi pengguna jalan tol yang tidak membayar tarif tol pada ruas sosialisasi MLFF akan diberikan denda. Jika denda tidak dibayar, sistem miliki Kepolisian akan otomatis memblokir surat tanda nomor kendaraan (STNK) pengguna jalan tol.

 Sebelumnya, Intelligent Transport System (ITS) Indonesia mendata lebih dari 20% pengguna jalan tol berpotensi menyalahgunakan sistem MLFF. Vice President of Standardization and Monitoring Evaluation ITS Resdiansyah mengatakan, oknum pengguna jalan tol bisa mematikan aplikasi Cantas untuk memanfaatkan sistem MLFF.

Dia mengatakan, polisi akan menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak oknum pengguna yang nakal. Teknologi tersebut akan dihubungkan dengan GNSS yang berbasiskan data pemilik kendaraan nasional.

Namun ada potensi pengguna jalan tol bisa memasang plat nomor palsu sehingga sistem MLFF tidak bekerja pada kendaraan tersebut.  Walaupun ETLE berhasil menangkap oknum tersebut, Resdiansyah menilai penelusuran oknum tersebut akan memakan waktu.

Oleh karena itu, Resdiansyah menyarankan pengawasan sistem MLFF tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum, namun juga pihak jasa pembayaran.  

Resdiansyah menilai pengawasan dari berbagai pihak penting lantaran potensi oknum yang tidak membayar tarif tol menjadi salah satu kekhawatiran badan usaha jalan tol (BUJT) enggan menggunakan sistem MLFF. Saat ini, BUJT tidak ada potensi kehilangan pendapatan karena pengguna jalan tidak membayar.

Resdiansyah menilai sanksi yang diberikan kepada pelanggar sistem MLFF diberikan berupa denda atau sanksi perdata. Namun demikian, nilai sanksi yang diberikan harus memberikan nilai jera.  

"SLA (service level agreement) harus dibicarakan baik-baik, tapi tidak memberatkan konsumen. Kalau di beberapa negara denda (oknum yang melanggar sistem MLFF) bisa 20-30 kali lipat dari tarif tolnya," kata Resdiansyah. 

 Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia sampai Februari 2022 mencapai 2.499,06 km. Panjang jalan tol tersebut terbagi dalam 67 ruas yang terbentang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali.

Berikut rincian panjang jalan tol baru yang beroperasi di setiap era kepemimpinan presiden Indonesia: