Jokowi Instruksikan PUPR Kebut Pembangunan Kawasan Pemerintahan IKN

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
Suasana Jembatan Pulau Balang yaitu penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (7/10/2022). Jembatan yang merupakan akses untuk mempercepat perjalanan menuju IKN Nusantara yang telah rampung itu, saat ini belum dapat difungsikan karena jalan sisi darat dari Kota Balikpapan belum terbangun. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
23/11/2022, 18.16 WIB

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Setelah wilayah 1A, Kementerian PUPR diminta memulai pembangunan KIPP di wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara.

"Saya diminta untuk mempercepat, sekarang yang sedang dibangun itu adalah pembangunan KIPP wilayah 1A, dan Pak Presiden Jokowi juga meminta untuk segera membangun KIPP wilayah 1B dan 1C ," ujar Basuki kepada awak media, di Jakarta International Expo, Kemayoran, pada Rabu (23/11).

Basuki mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaporkan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut pagi ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, KIPP IKN Nusantara terbagi atas tiga Sub-WP diantaranya yaitu, Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.

Baca Juga

Gunakan aspal Buton

Basuki mengatakan, pemerintah  mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya dengan menggunakan aspal Buton untuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Dia mengatakan bahwa aspal tersebut diproduksi langsung dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Penggunaan aspal Buton ini juga merupakan perintah dari presiden Joko Widodo.  

"Kami sudah bicara dengan asosiasi aspal Buton, dengan Pemda Buton. Carikan berapapun produksi aspal Buton yang anda bisa produksi, khususnya produksi aspal Buton murni akan saya beli," ujar Basuki.

Basuki juga telah mengintruksikan jajarannya untuk menggunakan aspal dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur.  "Kalau ada anak  buah saya engga mau beli, saya ganti dia," ujarnya.

Baca Juga

Dalam dokumen rencana kerja pemerintah atau RKP 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN.

Bukan hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.

Berikut rincian 10 subproyek pembangunan IKN dengan alokasi dana terbesar dalam RKP Tahun 2022:

  1. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi, Interkoneksi, dan Transimisi Tegangan Tinggi: Rp798,6 miliar
  2. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi: Rp105,26 miliar
  3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekitarnya: Rp22,8 miliar
  4. Kajian Sistem Transportasi IKN: Rp10,12 miliar
  5. Pemetaan/Penilaian dan Kompetensi ASN Kota Jakarta Timur: Rp5,5 miliar
  6. Penyusunan Instrumen Pemetaan/Penilaian Kompetensi ASN Kota Jakarta Timur: Rp4 miliar
  7. Pengamanan IKN: Rp3,16 miliar
  8. Peta Bidang Tanah (PBT) Kluster 4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ASN Kategori 3 Kab. Kutai Kartanegara: Rp2,55 miliar
  9. Area IKN yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem: Rp2,55 miliar
  10. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ASN Kategori 3 Kab. Penajam Paser Utara: Rp1,39 miliar.

Reporter: Nadya Zahira