Ekspansi Smelter dan Petrokimia Jadi Angin Segar bagi Bisnis Gas Industri

Ekspansi proyek hilirisasi mineral dan pembangunan industri petrokimia diproyeksikan bakal mengerek kebutuhan gas industri di Indonesia. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melihat kondisi ini sebagai peluang bagi produsen gas nasional untuk memperluas kapasitas produksi dan jaringan distribusi, seiring tumbuhnya pusat-pusat industri baru.

Pada kuartal ketiga 2026, sektor industri pengolahan nasional tumbuh 5,87% secara tahunan (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47%.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil atau Sesditjen IKFT Kemenperin, Putu Nadi Astuti mengatakan industri pengolahan tumbuh 5,87% dan industri pengolahan nonmigas mencapai 5,88%.

Sementara itu, sektor-sektor di bawah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) secara gabungan tumbuh 5,3% dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,87%.

"Untuk sektor yang ada industri gas industri yaitu industri kimia, farmasi dan obat tradisional di triwulan III mencatat pertumbuhan 8,10%," kata  Putu dalam Seminar Teknik AGII 2026 di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11).

Putu mengatakan pembangunan smelter nikel, tembaga, alumina, baja, dan fasilitas pengolahan mineral lainnya akan meningkatkan kebutuhan berbagai jenis gas industri, seperti oksigen, nitrogen, dan argon.

Permintaan gas juga akan tumbuh dari industri mineral nonlogam, termasuk kaca dan material maju. Selain itu, peningkatan kapasitas pengolahan minyak, pembangunan kompleks petrokimia, hingga pengembangan industri kimia antara akan mendorong kebutuhan hidrogen, nitrogen, oksigen, dan gas spesialti.

Seiring dengan itu, Putu juga menyebut pengembangan industri gas perlu menyesuaikan dengan persebaran pusat industri dan kawasan hilirisasi baru. Pemerintah menyebut kedekatan fasilitas produksi, stasiun pengisian, tempat penyimpanan, dan jaringan distribusi dengan konsumen penting untuk memenuhi kebutuhan industri.

Di sisi lain, pemerintah juga membidik hidrogen rendah karbon dan hidrogen hijau sebagai peluang pengembangan industri gas dalam jangka panjang. Kedua jenis hidrogen itu berpotensi menjadi bahan baku sekaligus sumber energi bagi industri yang sulit menekan emisi karbon.

"Dan pemerintah mendorong agar industri gas nasional mulai membangun kemampuan dan kemitraan menuju peluang baru," kata Putu.

Kemenperin meminta Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) memperkuat kemitraan antara produsen gas dan industri pengguna. Putu mengatakan upaya itu dapat dilakukan melalui penjajakan bisnis, pemetaan kebutuhan investasi, dan penyusunan standar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Putu berharap industri gas nasional dapat memasok produk yang andal, aman, berkualitas, dan kompetitif sesuai kebutuhan sektor pengguna. Selain itu, pelaku industri perlu memastikan ketersediaan pasokan, terutama untuk jenis gas yang kapasitas produksinya belum mencukupi kebutuhan domestik.

Di samping itu, Putu mengatakan pengembangan industri tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung transformasi industri nasional sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kegiatan produksi gas industri dengan KBLI 20112 telah tersebar di sejumlah wilayah. Daerah tersebut meliputi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

"Ada 18 perusahaan dan total kapasitas sekitar 32,1 juta ton per tahun," ucap dia.

Kemenperin juga mendorong penguatan ekosistem industri gas melalui fasilitasi investasi, penguatan standardisasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penerapan teknologi industri 4.0, serta pengembangan industri hijau.

Industri Gas RI Siapkan Standar Kompetensi Pekerja

Sejalan dengan upaya tersebut, perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor gas industri telah rampung dan kini tengah menunggu untuk disahkan pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) Rachmat Harsono mengatakan, penyusunan SKKNI menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor gas industri.

Usai pemerintah mengesahkan SKKNI, AGII akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gas Industri. Lembaga tersebut nantinya bertujuan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di sektor gas industri.

Rachmat menilai kompetensi pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan operasional industri gas. Pasalnya, kegiatan industri ini memiliki risiko tinggi karena melibatkan penanganan gas bertekanan tinggi, mudah terbakar, hingga berpotensi menyebabkan kekurangan oksigen.

Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak hanya menjamin keselamatan operasional apabila perusahaan tidak didukung tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang kompeten.

“AGII terus mendorong penerapan praktik terbaik internasional serta pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor gas industri guna memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang terukur dan mampu mengelola berbagai risiko operasional, mulai dari penanganan gas berbahaya, pengelolaan siklus hidup tabung gas, hydrostatic testing, hingga integritas peralatan bertekanan,” ucap Rachmad dalam Seminar Teknik AGII 2026.