Kementerian PUPR: 1.400 Hektare Lahan IKN Sudah Diminati Investor
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah membuka peluang untuk para investor swasta dari berbagai manca negara yang tertarik ingin berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Tercatat saat ini sudah ada 1.400 hektare lahan yang diminati oleh para investor.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa minat investasi di IKN saat ini telah bertambah sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan market sounding atau penjajakan pasar.
"Berdasarkan Otorita IKN, peningkatannya itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama. Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor," ujar Endra kepada awak media, di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (1/12).
Dia mengatakan, investor tersebut berasal dari sejumlah negara, di antaranya Finlandia, Spanyol, Brunei Darussalam, Jepang, Korea, dan belum lama ini terdapat Malaysia. Selain itu, terdapat juga investor dalam negeri.
"Belum lama ini Malaysia, sebelum Jepang yang melakukan investasi. Semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ujar Endra.
Endra menuturkan, Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengantisipasi bahwa lahan IKN yang tengah disiapkan oleh PUPR untuk kawasan investasi saat ini tidak cukup di zona 1A saja. Pasalnya, zona 1A ini hanya government core area atau hanya pusat pemerintahan di Indonesia.
"Nah untuk itu dibuka 1B dan 1C supaya apa? Supaya investasi luar dan investasi lokal terakomodir di situ. Jadi kalau di 1A aja ini kan terlalu sempit dan kita catat 6.000 hektar itu hanya 25% yang mau kita pakaikan untuk membangun area. Sisanya untuk area hijau," kata Endra.
Pemerintah memprediksi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara mencapai US$ 30 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya 20% yang menggunakan APBN. Sementara sebesar 80% akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta dan instrumen lainnya.
Pemerintah menambah anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara pada tahun ini menjadi sebesar Rp5,1 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN akan dilaksanakan pada tahun ini. Terdapat 20 paket pekerjaan kontruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software yang perlu dibuat kontraknya.