Pembangunan 50.000 Km Jalan Nasional Molor Akibat Kenaikan Harga BBM
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak mencapai target pada 2022. Infrastruktur tersebut di antaranya pembangunan 50.000 Km jalan nasional yang akan dialihkan pengerjaannya ke 2023.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang molor pembangunannya tersebut hanya target minor. Sementara target-target utama dalam pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini oleh Kementerian PUPR.
Endra mengatakan, tertundanya pembangunan infrastruktur tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan tarif BBM tersebut menyebabkan melambungnya sejumlah harga material bahan pembangunan.
"Terjadi perlambatan pembangunan infrastruktur jalan itu karena faktor kenaikan BBM yang merambat ke semua sektor karena 17% dari komponen harga ditentukan dari transportasi, dan itu lumayan besar," ujar Endra kepada awak media, di Kantor PUPR, Jakarta, pada Kamis (1/12).
Endra mengatakan, bahwa pembangunan jalan-jalan nasional yang tertunda itu sudah dipastikan dapat diselesaikan pada 2023 mendatang, "Insha Allah di tahun depan selesai. Sudah keluar LPP-nya, berarti kita bisa melakukan revisi untuk menampung eskalasinya, serta revisi kontrak," kata Endra.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendorong jajarannya terus aktif belajar dan berinovasi dalam mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Anak-anak muda PUPR yang akan membawa PUPR ke depan ini harus tahu betul tentang pembiayaan. Ke depan creativity is a must untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Basuki dalam acara puncak Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) Day 2022 di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Dengan kegiatan CreatiFF Day 2022 Menteri Basuki berharap generasi muda PUPR dapat mengetahui dan berbagi ide untuk berbagai inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur.
"Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur terutama untuk percepatannya," kata Basuki.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sampai 2020 sekitar 91,27% jalan nasional berada dalam kondisi mantap, turun 1,54 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 92,81%.
Kondisi "mantap" menurut definisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sementara "jalan nasional" adalah jalan arteri primer, jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.