KCI Belum Dapat Restu Impor KRL Bekas Jepang, Kereta Bakal Makin Padat

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.
Sejumlah calon penumpang KRL Commuter Line menunggu keberangkatan di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana PT Kereta Commuterline Indonesia atau PT KCI untuk impor gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dalam rangka peremajaan armada, karena industri kereta api nasional dinilai mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
28/2/2023, 19.05 WIB

PT KAI Commuter Indonesia belum mendapatan restu untuk melakukan impor KRL atau Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang. Padahal, impor KRL tersebut dibutuhkan untuk mengganti 29 KRL yang akan dikonversikan atau dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Indonesia, Anne Purba, mengatakan pihaknya secara teknik sudah mendapatkan izin untuk impor KRL dari Kementerian Perhubungan. Namun pelaksanaan impor harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan.

Izin Kementerian Perdagangan tersebut baru bisa dikeluarkan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

"Namun hingga saat ini memang belum diberikan izin untuk impor KRL," ujarnya di Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2).

Penumpang KRL Makin Padat

Anne mengatakan, pengurangan operasional KRL tersebut akan berdampak pada kepadatan penumpang terutama pada jam sibuk. KAI Commuter rencananya akan melakukan rekayasa KRL untuk mengantisipasi kepadatan penumpang tersebut.

"Walaupun memang kita prediksi jam-jam sibuk, uraian dari kepadatan di stasiun itu waktunya akan lebih panjang," ujarnya.

Anne mengatakan, KAI Commuter saat ini mengoperasikan 93 KRL untuk melayani 1,2 juta penumpang ada masa sebelum pandemi. Sementara saat ini, KAI Commuter mengoperasikan 96 KRL untuk melayani penumpang dengan 1.100 perjalanan.

"Kita tau bahwa daerah-daerah penyangga jakarta banyak sekali yang bergantung kepada KRL ini, terutama mereka pekerja-pekerja non formal karena memang efisien dari sisi biaya ataupun waktu," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman: