5 Perusahaan Dalam Negeri Groundbreaking di IKN pada Agustus 2023

Zahwa Madjid/Katadata
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (28/7).
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
28/7/2023, 12.49 WIB

Lima perusahaan dalam negeri akan meletakkan batu pertama atau groundbreaking di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2023. Selain lima perusahaan tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan melakukan peletakan batu pertama bulan depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan lima penanam modal tersebut antara lain PT Pertamina, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Medialoka Hermina Tbk, Jakarta International School (JIS), dan Jambuluwuk Hotel.

Basuki mengatakan, Pertamina akan membangun kantor pusat di IKN. “Kemarin bertemu dengan Bu Nicke (Dirut Pertamina) mengonfirmasi nanti kantor pusatnya di sini,” ujar Basuki saat meninjau area konstruksi IKN, di Kalimantan Timur, Jumat (28/7).

Sementara Pakuwon Jati akan membangun area komersial atau mal. Begitu juga dengan Hermina yang akan membangun rumah sakit. 

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR tengah mempersiapkan lahan untuk groundbreaking enam infrastruktur tersebut. "Ini lagi persiapkan tanahnya, Agustus mulai groundbreaking," ujarnya.

Sebagai informasi, berbagai infrastruktur utama yang tengah dikembangkan secara progresif pada pembangunan IKN antara lain adalah area Istana Negara, pembagian kantor Kementerian dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. 

Basuki mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun istana negara. Sementara pemasangan sayap Garuda karya Nyoman Nuarta di Istana Negara rencananya akan dilakukan September 2023.

"Targetnya Juli 2024 sudah selesai, sehingga Agustus tahun depan bisa dipakai upacara 17 Agustus," ujarnya.

ASN Pindah ke IKN

Sementara itu, 970 ribu ASN pusat yang akan dipindahkan ke IKN. Adapun rincian tahap pertama, sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga akan diboyong.

Jumlah itu terdiri dari pejabat fungsional sebanyak 8.091 orang dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang. Selain itu, ada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama sebanyak 964 orang dan PPT Madya sebanyak 193 orang.

Pemerintah juga menargetkan pemindahan personel TNI dan Polri ke IKN sebanyak 5.716 personel.

“Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990,” kata Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (24/02/2023).

 

Reporter: Zahwa Madjid