Cina siap menyuplai beras ke Indonesia hingga 1,5 juta ton akhir tahun ini. Namun demikian, pemerintah masih mencari harga terbaik dan membuka peluang untuk mendapatkan beras dari negara lain.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan pihaknya telah melakukan penjajakan impor beras dari Cina. Namun demikian, dia mengakui bahwa biaya logistik dari Cina lebih tinggi dari negara importir sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam.
Oleh sebab itu, Suyamto mengatakan, pemerintah masih mencari pasokan beras dengan harga yang paling kompetitif.
"Ya biaya logistik impor beras dari Cina lebih tinggi, tapi kami belum menjajaki importasi beras dari Cina sampai ke harga," kata Suyamto di Pasar Rawamangun, Rabu (4/10).
Menurut Suyamto, impor beras perlu dilakukan untuk menjaga CBP setidaknya 1,2 juta ton pada akhir 2023. Pasalnya, Bulog masih akan menggelontorkan beras untuk operasi pasar dan bantuan pangan hingga akhir 2023.
"Stok akhir 2023 kami upayakan 1,2 juta ton, karena di aturan minimal 1,2 juta ton kan," kata Suyamto di Pasar Rawamangun, Rabu (4/10).
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemerintah akan impor beras 1,5 juta ton lagi pada Desember 2023. Impor beras tersebut di luar kuota 2 juta ton yang targetnya akan selesai November 2023.
Dengan demikian, pemerintah akan impor beras sebesar 3,5 juta ton pada 2023. Arief mengatakan, impor tersebut bertujuan untuk menjaga cadangan beras pemerintah di Perum Bulog sesuai aturan, yakni setidaknya 1,2 juta ton setiap saat. "
Pokoknya stok beras pemerintah di Bulog harus di atas 1 juta sampai akhir tahun ini. Misalnya kurang 900.000 ton, nanti kami siapkan 900.00 ton," kata Arief di Pasar Rawamangun, Rabu (4/10).
Perum Bulog mendata telah menyerap gabah lokal sekitar 820.000 ton pada musim panen raya tahun ini. Bulog memprediksi total beras yang diserap dari dalam dan luar negeri pada tahun ini diprediksi mencapai 2,9 juta ton.
Sementara itu, total beras pemerintah yang disalurkan ke masyarakat pada tahun ini mencapai 2,5 juta ton. Secara rinci, pemerintah akan mengeluarkan sekitar 800.000 ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan 1,2 juta ton dalam program Bantuan Pangan.