Pemerintah Kaji Giant Sea Wall Jadi Proyek Strategis Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall berpotensi menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut untuk pembangunan proyek di utara Jawa itu.
Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Ekon Wahyu Utomo mengatakan tanggul yang saat ini dibangun adalah tanggul pantai, bukan laut. Padahal, Jakarta butuh keduanya untuk mencegah penurunan permukaan tanah.
"Memang ada tahapannya, yakni tanggul di pantai dulu. Kalau tidak bisa menahan banjir bah, mungkin akan dibuat tanggul laut seperti di Belanda dan Korea Selatan," kata Wahyu di kantornya, Rabu (7/2).
Tahap pertama yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penurunan permukaan tanah di Ibu Kota adalah mengurangi penggunaan air tanah. Namun, kondisi penurunan tanah di Jakarta sudah ekstrem sehingga membutuhkan penanganan ekstra.
Kondisi di Jakarta juga terjadi di beberapa desa sepanjang Pantai Utara Jawa atau Pantura. Wahyu mencontohkan kondisi banjir rob yang merendam 4.000 rumah dan 275 hektare lahan pertanian di Demak, Jawa Tengah pada bulan lalu. "Selama 10 tahun terakhir bibir pantai hilang hingga 200 meter," ujarnya.
Karena itu, proyek giant sea wall seharusnya menajdi prioritas pemerintah. Dinding laut tersebut diperlukan untuk melindungi aset milik negara dan swasta sepanjang Pantura.
"Aset negara dan aset swasta banyak sekali di Pantura, seperti jalan, jalur rel kereta api, dan perkotaan. Giant sea wall harus jadi proyek yang prioritas karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian," katanya.
Sebagai informasi, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura akan segera dibangun. Titik awalnya berada di wilayah pesisir DKI Jakarta dengan nilai proyek Rp 164,1 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek ini mendesak untuk terealisasi. Sebab, penurunan tanah di Pantura telah mencapai sekitar 1 centimeter (cm) sampai 25 cm per tahun.
Di sisi lain, terdapat ancaman kenaikan permukaan air laut hingga 1 cm sampai 15 cm per tahun di beberapa lokasi yang dapat memicu banjir rob. Pemerintah mengantisipasi keadaan darurat tersebut untuk menjaga sektor ekonomi nasional yang masih terpusat di Pulau Jawa.
Kawasan Pantura menyumbang sekitar 20,7% produk domestik bruto (PDB) nasional dan menampung 70 kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri.
Airlangga mengatakan estimasi kerugian ekonomi akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun. Angka ini dapat meningkat hingga mencapai Rp 10 triliun dalam sepuluh tahun ke depan. "Tentu ini berakibat langsung terhadap kehilangan opportunity cost," ujarnya dalam seminar di Jakarta, Rabu (10/1).