Prabowo Targetkan 3 Juta Rumah per Tahun, Pengusaha: Butuh Inovasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlu ada inovasi mendasar untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Inovasi tersebut adalah pemisahan divisi perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau pembentukan badan baru.
Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia Insannul Kamil mengatakan tata kelola pemerintah dalam pembangunan rumah harus berubah.
Sebab, target Presiden Terpilih Prabowo lebih besar menjadi tiga kali lipat dari target Presiden Joko Widodo yang "hanya" 1 juta rumah per tahun.
"Pembentukan badan atau pemisahan divisi perumahan itu memerlukan kajian. Namun kedua pilihan tersebut past mengakselerasi pencapaian 3 juta rumah per tahun lebih cepat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5).
Badan Pusat Statistik (BPS) mendata data kebutuhan atau backlog rumah stabil di angka 12 juta unit sejak 2018 atau hingga 12,71 juta unit pada 2021. Angka tersebut berkurang menjadi 10,51 juta unit pada 2022.
Dengan kata lain, total rumah yang terbangun pada 2018-2021 hanya sekitar 1,66 juta unit atau 300.000 sampai 400.000 unit per tahun. Maka dari itu, Prabowo untuk menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun selama kepemimpinannya patut diapresiasi.
Insannul menilai regulasi menjadi kunci keberhasilan target pembangunan rumah tersebut. Menurutnya, regulasi merupakan hambatan terbesar dari pencapaian target tersebut.
"Regulasi mengenai target 3 juta rumah per tahun ini butuh perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa, ini yang agak menjadi masalah di level birokrasi tengah ke rendah," ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk Nixon LP Napitupulu mengusulkan pembentukan dana abadi untuk pemenuhan target tersebut. Sebab, target tersebut akan membebani anggaran negara jika dijalankan seperti saat ini.
Untuk diketahui, mayoritas pembangunan rumah kini dibantu dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan senilai Rp 19-25 triliun per tahun. Nixon menyampaikan penggunaan dana abadi perumahan nantinya merupakan campuran antara FLPP dan subsidi selisih bunga.
Selain itu, Nixon mendorong agar pemerintah baru memperlebar harga jual rumah subsidi menjadi Rp 300 juta. Dengan demikian, kelayakan dan kualitas rumah menjadi lebih baik, selain itu masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta bisa ikut menikmati subsidi.
"Dengan kita naikkan ini (batasan harga jual rumah subsidi), tanpa melihat income sehingga melihat harga jual rumah, sepanjang itu adalah rumah pertama. Kami usulannya seperti itu. Mudah-mudahan ini lebih baik. Kalau ini terjadi, maka daya jangkau masyarakatnya akan lebih besar," kata dia.