Ditugasi Jokowi, Ini Langkah Menkes Budi Turunkan Harga Alkes dan Obat

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman (kiri) berbincang sebelum rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Rapat tersebut membicarakan tingkat pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
2/7/2024, 18.19 WIB

Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga  alat kesehatan dan obat-obatan dengan mendorong industri di dalam negeri. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat di Istana Kepresidenan pada hari ini, Selasa (2/7). 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, presiden meminta pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan permintaan tersebut. Salah satu industri alat kesehatan yang ingin dibangun pemerintah adalah  industri Ultrasonografi atau USG.

Ini sejalan dengan target Kemenkes untuk memasang 10.000 USG di seluruh Puskesmas hingga 2030. "Kemenperin bisa mendorong perusahaan-perusahaan yang mau memproduksi USG, sedangkan Kemenkeu bisa mengatur agar perusahaan yang memproduksi USG di dalam negeri mendapatkan insentif fiskal," kata Menkes di Gedung DPR, Selasa (2/7).

Budi mendorong agar bea masuk USG impor dinaikkan, sedangkan bea masuk komponen USG dibebaskan. Menurutnya, langkah tersebut akan mendorong industri USG di dalam negeri. Namun, dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan yang ditargetkan mulai berjalan selambatnya pertengahan bulan ini.

Ia mengakui harga obat dan alat kesehatan di dalam negeri terlampau mahal dibandingkan Negeri Jiran. Selain minimnya produsen, Budi menilai hal tersebut disebabkan oleh panjangnya rantai pasok di industri kesehatan. 

Kondisi tersebut diperburuk dengan minimnya transparansi di rumah sakit. Budi mencontohkan perbedaan signifikan pada biaya pelayanan kesehatan antar rumah sakit di dalam negeri.

"Misalnya, perbedaan biaya operasi usus buntu antara rumah sakit bisa berkali lipat. Artinya, itu ada masalah di transparansi biaya. Itu yang akan kami perbaiki," ujarnya.

Budi optimistis penugasan tersebut dapat dikerjakan dengan cepat. Ini karena masalah utama tingginya biaya obat dan alat kesehatan di dalam negeri bukan dari skala keekonomian.

"Lebih besar mana skala ekonomi Malaysia dan Indonesia? Indonesia, tapi obat di Malaysia lebih murah. Jadi, sebenarnya bukan tergantung skala ekonomi," katanya.

Reporter: Andi M. Arief