Berita Budi Gunadi Sadikin Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

RUU Kesehatan muncul untuk mengatasi beragam masalah, seperti kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Banyak pihak mengkritik pasal-pasal di dalamnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menanggapi ancaman mogok kerja oleh lima Organisasi Profesi atau OP Kesehatan jika Revisi Undang-Undang Kesehatan disahkan. Menurutnya, beda pendapat adalah hal wajar.

RUU Kesehatan belum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Selasa (20/6). Padahal draft RUU telah mendapat persetujuan tingkat pertama. Apa alasannya?

Komisi Kesehatan DPR sepakat membawa RRUU Kesehatan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR sebanyak dua fraksi menolak pengesahan. Apa pertimbangannya?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyerahkan daftar inventaris masalah atau DIM RUU kesehatan kepada Komisi IX DPR.

Budi Gunadi Sadikin menjabat Menteri Kesehatan ketika pandemi semakin parah melanda Indonesia. Mengorkestrasi program vaksinasi hingga tes saat penularan virus tinggi-tingginya.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencari solusi mengatasi kurangnya jumlah dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.

Penyakit jantung menjadi penyebab tertinggi kematian di Indonesia. Namun, prosedur pemasangan ring jantung yang vital bagi pasien jantung baru dapat dilakukan di 44 kabupaten.

Menkes Budi mengapresiasi komitmen East Ventures dalam mendukung kemajuan kesehatan Indonesia. Hal ini sejalan dengan transformasi kesehatan di Indonesia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memberi sinyak kuat akan mengubah status pandemi menjadi endemi Covid-19 tahun ini. Bertepatan dengan ulang tahun RI, pada bulan Agustus 2023.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dokter yang menjadi korban enggan terbuka karena mendapatkan ancaman, sehingga khawatir karir mereka terancam.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tiga praktik yang lazim terjadi di balik pengurusan izin praktik dokter, dari setoran hingga ancaman boikot.

Butuh waktu lama seorang dokter umum dapat menjadi dokter spesialis. Selain biayanya yang mahal, kursi di universitas yang memiliki program spesialis juga terbatas.

Saat ini hanya 20 dari 92 fakultas kedokteran di Indonesia yang memiliki program dokter spesialis.

Minimnya alat kesehatan menjadi salah satu faktor yang membuat dokter spesialis enggan bertugas di daerah dan lebih terpusat di DKI Jakarta.