Bahlil Ingin Naikkan Lifting Minyak: Jangan Sampai Terganjal Regulasi

Fauza Syahputra|Katadata
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak ingin regulasi menghambat rencana pemerintah menaikkan lifting minyak.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Agustiyanti
11/10/2024, 08.31 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan dapat memperoleh tambah produksi minyak mencapai 200 ribu barel per hari (bph) dalam beberapa tahun ke depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target ini  akan dicapai melalui strategi pengoptimalan sumur migas tidak aktif atau idle, intervensi teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR), dan penetrasi eksplorasi baru.

“Jangan sampai strategi ini ada hambatan karena regulasi, kami harus berikan pemanis yang kompetitif dengan negara lain,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Bahlil menyampaikan, peningkatan volume terangkut atau lifting minyak di tengah tren penurunan ini sangat penting dilakukan. Langkah ini dapat menurunkan impor minyak dan meningkatkan pendapatan negara.

“Memperbaiki neraca pembayaran dan menjaga devisa kita,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo meminta lifting dapat lebih tinggi dari torehan saat ini. Ia melihat, lifting minyak mentah domestik justru cenderung turun.

Menurut Jokowi, kondisi penurunan lifting minyak saat ini dapat memberatkan kondisi keuangan negara. Hal ini karena pemerintah harus menutupi kekurangan produksi dengan mengimpor lebih banyak produk petroleum dari luar negeri.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10). 

Jokowi berharap pemerintahan mendatang bisa meningkatkan lifting minyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong BUMN seperti Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan migas swasta, atau bahkan dengan perusahaan asing.  Hal ini, menurut Jokowi, diperlukan agar dapat meningkatkan produksi tanpa membiarkan penurunan lebih lanjut.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya turun kecil, hanya turun 100 barel, 50 barel. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor minyak kita, impor gas, bisa ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Menurut dia, penyederhanaan birokrasi dan regulasi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. 

Jokowi menekankan, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kemudahan investasi akan mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

 "Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Reporter: Mela Syaharani