Menteri PU Dody: Pembangunan IKN Era Prabowo Tak Akan Secepat Jokowi

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
Suasana pembangunan rusun ASN terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ferrika Lukmana Sari
30/10/2024, 19.35 WIB

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melambat selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Negara akan fokus mencegah adanya konflik sosial jika perang di Eropa dan Timur Tengah pecah dan bisa menganggu ketahanan pangan.

Walau demikian, Doddy menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan selama pemerintahan Prabowo. Akan tetapi, IKN tidak akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan periode 2024-2029.

"Swasembada pangan kini belum terjadi, yang menyebabkan sebagian pengadaan beras masih butuh impor sana-sini. Itu yang jadi perhatian utama Presiden Prabowo," kata Doddy di Gedung DPR, Rabu (30/10).

Doddy mencontohkan tersendatnya pasokan gandum ke dalam negeri saat konflik Ukraina-Rusia pecah. Perang tersebut menyebabkan arus kedelai ke dalam negeri macet yang membuat produsen tempe dan tahu berteriak.

Dia mengaku belum menghitung penurunan kecepatan pembangunan IKN hingga 2029. Namun Doddy meyakini perkembangan konstruksi IKN tidak akan secepat pemerintahan Presiden Joko Widodo lantaran anggaran yang berkurang.

"Dana pemerintah serba terbatas. Jadi konstruksi IKN akan diatur dan disesuaikan dengan kesiapan uang di kantong. Kira-kira begitu bahasa kasarnya," katanya.

Alokasi Anggaran Pembangunan IKN

Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menetapkan alokasi anggaran pembangunan IKN hanya mencapai Rp 143,1 miliar pada tahun depan. Pemerintah menyatakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha akan didorong menjadi tulang punggung pembiayaan kreatif konstruksi IKN.

KPBU dalam proyek IKN disalurkan agar kesinambungan konstruksi IKN terjaga. Pemerintah menilai pendanaan kreatif menjadi penting untuk menekan risiko premium dalam pembangunan infrastruktur di IKN oleh pihak swasta.  

"Dengan demikian, diharapkan tersedia sumber-sumber pendanaan non-pemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam konstruksi IKN," seperti tertulis dalam dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif rampung pada 2026. Kedua kawasan ini akan terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

Basuki menyampaikan, penyelesaian dua kawasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Basuki memastikan pembangunan IKN akan dilanjutkan oleh Kepala Negara.

"Jadi, dalam dua tahun kawasan yudikatif dan legislatif harus selesai dibangun," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun. Hal ini ditegaskan Prabowo saat retret bersama Kabinet Merah Putih pada akhir pekan ini.

Mantan Wakil Kepala Otorita IKN ini mengatakan, Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan IKN sebagai fungsi pemerintahan dalam empat tahun ke depan. Prabowo meminta agar OIKN tak hanya merampungkan gedung-gedung eksekutif, tetapi juga dua gedung triaspolitika lain, yakni gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli.

Reporter: Andi M. Arief