Tidak Ada Munas, Kadin Kubu Anindya Gelar Rapat Pimpinan Nasional Akhir November

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri) berbincang bersama Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Ketua Umum hasil Munaslub Kadin Anindya Bakrie (kiri) dan Waketum Kadin Erwin Aksa (kanan) pada acara sarasehan Kadin hasil Munaslub dengan Menkumham di Kantor Kadin, Jakarta, Minggu (15/9/2024). Dalam acara tersebut Anindya Bakrie mengatakan akan bekerja cepat menyesuaikan pemerintahan baru usai terpilih secara aklamasi seb
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
15/11/2024, 16.59 WIB

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie menjadwalkan Rapat Pimpinan Nasional pada akhir bulan ini, Jumat (29/11). Rapat tersebut dinilai akan mengakhiri isu dualisme kepemimpinan yang melanda organisasi tersebut. 

Namun, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin kubu Anindya Bakrie, Erwin Aksa, menekankan tidak ada agenda Musyawarah Nasional dalam Rapimnas 2024. Menurutnya, agenda utama Rapimnas adalah pengukuhan pengurus lengkap Kadin 2024-2029 dan konsolidasi antara pengurus daerah, asosiasi, dan pemerintahan baru.

"Lokasi Rapimnas ada di sekitar kawasan Jabodetabek. Kami sudah menghasilkan kepengurusan lengkap Kadin periode 2024-2029," kata Erwin di kantornya, Jumat (15/11).

Kepemimpinan Kadin Indonesia terbelah setelah Musyawarah Luar Biasa adin 2024 mengukuhkan Anindya menjadi ketua umum periode 2024-2029. Pada saat yang sama, Arsjad Rasjid masih tercatat menjabat Ketua Umum Kadin hingga 2026 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022.

Adapun Anindya dan Arsjad mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina akhir pekan lalu, 8-10 November 2024. Erwin mengataka,  Kepala Negara tidak memberikan arahan khusus ke Anindya dan Arsjad terkait kepemimpinan Kadin selama kunjungan tersebut.

"Tidak ada agenda dan arahan kepada Kadin dari pertemuan luar negeri Presiden Prabowo. Saya kira pertemuan di luar negeri yang dihadiri pelaku usaha itu biasa saja," katanya.

Ia menjelaskan Kadin mengakui tiga jenis musyawarah sebagai forum tertinggi organisasi, yakni musyawarah nasional, musyawarah luar biasa, dan musyawarah khusus.

Menurutnya, musyawarah nasional adalah agenda yang sudah ditetapkan waktunya selama lima tahun sekali atau baru akan digelar pada 2026. Sementara itu, musyawarah khusus digelar jika para anggota meminta perubahan anggaran dasar. Musyawarah luar biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan persoalan luar biasa yang terjadi di kepengurusan Kadin.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Dhaniswara K Harjono, mengatakan telah menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Pertemuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Munas Kadin dalam waktu dekat.'

Dhaniswara menyampaikan Munas Kadin tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Anindya dan Arsjad pada 27 September 2024. Pada intinya, semua pihak dalam kesepakatan tersebut setuju mempercepat Munas sesuai anggaran dasar Kadin.

Tanggal pelaksanaan Munas akan ditentukan pada Rapimnas akhir bulan ini. Dhaniswara menilai salah satu agenda utama dalam Rapimnas tersebut adalah prosedur persiapan Munas Kadin.

“Dari pertemuan tadi, pada intinya Menko Hukum sependapat dengan Kadin bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Reporter: Andi M. Arief