Pemerintah akan Manfaatkan Lahan BUMN sekitar Stasiun untuk Perumahan

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/tom.
Dua anak bermain sepeda di salah satu kompleks perumahan subsidi, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (7/11/2024). Menurut data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga 30 Oktober 2024 pembangunan rumah telah tercapai sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit yang terdiri dari pembangunan rumah susun 2.258 unit (69 tower), rumah khusus 1.426 unit, dan rumah swadaya 90.402 unit.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Agustiyanti
15/11/2024, 19.27 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah pada 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini dilakukan melalui pemetaan lahan-lahan milik BUMN di sekitar stasiun kereta api yang bisa digunakan untuk percepatan pembangunan perumahan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, telah menawarkan rencana tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Maruarar saat ini juga sedang mendorong pengalihan tanah-tanah hasil korupsi, tanah sitaan, ataupun tanah yang belum terbangun untuk dimanfaatkan sebagai perumahan.

Menurut Erick, pengalihan aset BUMN menjadi perumahan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan harga rumah yang lebih murah.  Ini karena pemerintah tidak perlu membeli lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah.

“Pak Ara juga sedang bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghapus atau membedakan beberapa perpajakan perumahan rakyat dengan perumahan menengah ke atas,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN pada Jumat (15/11).

Erick menyebut, pengalihan aset BUMN menjadi perumahan tidak memerlukan perubahan regulasi karena mekanismenya tetap bussiness-to-bussiness. “Makanya kami mendorong perpanjangan jangka cicilan rumah dari 15-30 tahun,” ucapnya.

Sebelum adanya permintaan dari Muruar, menut Erick, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun lahan-lahan yang tidak dimaksimalkan sekitar stasiun kereta api menjadi kawasan berorientasi transit atau TOD.

Maruarar sebelumnya mengatakan telah menemukan tanah seluas 1.000 hektare di Banten hasil sitaan Kejaksaan Agung. Ia ingin agar tanah tersebut dapat digunakan sebagai modal program tiga juta rumah pada tahun depan. 

Namun, ia mengaku harus meminta izin Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanahan sebelum menggunakan lahan tersebut. Menurutnya, tanah untuk program tiga juta rumah dapat dipasok oleh negara dengan skema tersebut. 

"Seribu hektare itu baru dari satu perusahaan atau satu orang. Luas tanah sitaan yang berpotensi jadi modal program tiga juta rumah itu banyak," kata Maruarar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10). 

Selain tanah sitaan aparat penegak hukum, Maruarar berencana menggunakan tanah sitaan perbankan hasil kredit macet. Ia pun mengajak sektor swasta untuk dapat berkontribusi melalui dua cara, yakni menyumbangkan tanah atau membantu konstruksi dalam program tiga juta rumah. 

Maruarar menjelaskan penyediaan tanah sitaan pada akhirnya dapat menekan harga konstruksi rumah dalam program tersebut. Adapun harga tanah berkontribusi hingga 40% pada biaya konstruksi rumah.

Ia menargetkan dapat membangun 3,44 juta rumah baru sepanjang tahun depan. Sebanyak 3 juta unit untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan, 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan, dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

Reporter: Mela Syaharani