Menteri PU Temui Dubes Hungaria Bahas Proyek Pembayaran Tol Tanpa Sentuh MLFF

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Foto udara kendaraan antre memasuki di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (8/7/2024). Pemerintah akan menerapkan sistem transaksi jalan tol non-tunai nirsentuh nirhenti, yang dikenal sebagai Multi Lane Free Flow (MLFF) di sejumlah ruas jalan tol untuk mengatasi kemacetan di gerbang tol yang berdasarkan kajian dokumen feasibility study tahun 2020 menyebabkan kerugian sebesar Rp4,4 triliun per tahun.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
10/1/2025, 15.42 WIB

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, telah mendiskusikan implementasi proyek Sistem pembayaran nontunai nirsentuh atau multi lane free flow atau MLFF yang terus tertunda dengan pemerintah Hungaria. Ia menilai ada sejumlah tantangan terkait proyek tersebut.

Proyek MLFF dimenangkan oleh perusahaan asalh Hungaria, yakni Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System. Dana pengembagan MLFF seluruhnya berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun.

"Masih banyak pekerjaan rumah dalam implementasi MLFF. Tantangan yang kami hadapi masih rahasia, kalau dibocorkan sekarang saya nanti ditegur pemerintah Hungaria," kata Dody di kantornya, Jumat (10/1).

Dody mengaku beberapa perwakilan dari Hungaria menyambangi kantornya belum lama ini. Salah satunya Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay. Dody hanya bisa mengatakan, implementasi MLFF kini terkendala tata kelola dari sisi pemerintah Indonesia.

Namun, Dody masih menargetkan implementasi MLFF dapat terjadi pada paruh pertama tahun ini, mundur lagi dari target sebelumnya pada kuartal pertama 2025.

Implementasi MLFF telah molor lebih dari dua tahun dari jadwal semula pada akhir 2022. Pemeirntah Hungaria dan Indonesia menandatangani kerja sama proyek MLFF pada 2021 dan semula dijadwalkan beroperasi pada 2022.

Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT belum menentukan kapan MLFF akan diterapkan. Regulator mengingatkan bahwa pemerintah tidak menetapkan tenggat waktu terkait implementasi MLFF. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi sebelumnya menilai, pemangku kepentingan harus memisahkan kewajiban MLFF dalam PP Jalan Tol dan kontrak dengan RITS

"Implementasi MLFF itu mandat undang-undang. Perkara dengan siapa, dengan teknologi apa, atau kapan diterapkan, itu masalah teknis. Namun, secara de facto, kami sedang berkontrak dengan RITS," kata Tulus di Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Selasa (17/12).

Tulus mengaku, pihaknya masih melakukan negosiasi dengan RITS terkait implementasi MLFF. Menurutnya, pemerintah mendorong masa transisi dalam implementasi MLFF, yakni dengan menerapkan single lane free flow atau SLFF.

"Kami masih dalam proses negosiasi agar formulasi implementasi MLFF menguntungkan semua pihak, yakni pengguna jalan, investor dari Hungaria, dan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Reporter: Andi M. Arief