Wamen Fahri Hamzah Minta Maaf, Kinerja Kementerian PKP Masih 0% Tahun Ini

Katadata/Fauza Syahputra
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah menyampaikan paparan pada acara Katadata Indonesia Policy Dialogue di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
14/8/2025, 10.18 WIB

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengatakan telah menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab, Fahri menilai kantornya tidak akan menghasilkan apa pun pada tahun ini.

Fahri menilai kantornya selama 10 bulan terakhir mengerjakan hal-hal di luar target organisasinya, seperti pembangunan rumah melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan dan rumah bersubsidi. Fahri menekankan tugas utama kantornya hanya tiga, yakni renovasi rumah, penataan kawasan, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

"Kami tampak sibu mengurus rumah dari dana CSR dan segala macam, padahal itu bukan key performance index (KPI) kami. Harusnya kami fokus kepada KPI kami, sebab itu ada dalam mandat peraturan presiden pembentukan kementerian ini," kata Fahri di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8).

Fahri menilai kantornya tidak akan menjalankan proyek apapun sampai akhir tahun ini. Hal tersebut disebabkan program renovasi rumah, penataan kawasan, dan PSU dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar tidak akan dilelang.

"Saya kira proyek kami yang harus menggunakan skema lelang tidak akan jalan lagi karena ini sudah Agustus 2025 dan mau masuk September 2025," ujarnya.

Selain itu, Fahri menilai anggaran yang diterima pihaknya terlalu kecil untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perlu uang negara setidaknya Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta unit rumah.

Untuk diketahui, kegiatan renovasi rumah oleh pemerintah dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.  Adapun aturan pelaksanaan program tersebut baru terbit awal bulan ini. 

 Adapun Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran BSPS tahun ini senilai Rp 1,08 triliun.  "Kalau nggak salah anggaran untuk penataan kawasan dan PSU hanya sekitar Rp 20 miliar. Itu nilai yang kecil," katanya.
 
Karena itu, Fahri menilai Kementerian PKP baru akan beroperasi penuh pada tahun depan dengan anggaran yang disusun langsung oleh Presiden Prabowo. Sebab, Fahri mencatat Kepala Negara telah menyetujui beberapa program dalam APBN 2026, seperti 2 juta unit dalam program BSPS dan pergeseran skema subsidi dari bunga kredir pemilikan rumah menjadi penyediaan tanah. 

Namun Fahri mengaku sedih atas kinerjanya selama 10 bulan terakhir mengingat pelaksanaan program tahun ini akan berdampak pada anggaran tunjangan kinerja ASN di kantornya. Karena itu, Fahri mengatakan Menko IPK akna mengevaluasi secara dalam terkait penyerapan anggaran oleh kantornya tahun ini.

"Serapan anggaran ini adalah kinerja kementerian dan pelaku birokrasi. Kalau anggaran tidak terserap, tunjangan kinerja teman-teman birokrasi tahun depan tidak dibayar. Saya sedih soal itu," katanya.
 
 
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Andi M. Arief