Berita PKP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 8,9 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun depan, khususnya masalah sanitasi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan telah menyampaikan permintaan maaf karena kinerja kementeriannya belum ada progress sesuai target tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah membatalkan rencana revisi luas rumah subsidi dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi.

Menteri PKP menyampaikan adanya kemungkinan untuk membatalkan pembangunan rumah subsidi yang didesain dengan luas bangunan 14 meter persegi (m2) jika tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sedang merancang aturan untuk mencegah satu orang mempunyai lebih dari satu rumah, sehingga berpotensi jadi objek investasi.

Danantara mengucurkan Rp130 triliun untuk proyek perumahan yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah tengah merevisi aturan baru rumah subsidi. Aturan tersebut di antaranya mencakup luas rumah subsidi dan besar cicilan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan telah banyak pengembang yang berminat membangun rumah subsidi dengan luas bangunan hanya 14 meter persegi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bersama Lippo Group memperkenalkan contoh desain rumah subsidi di Jakarta (12/6).

Pemerintah dikabarkan akan memperkecil luar tanah rumah subsidi menjadi 25 meter persegi dan bangunan menjadi 18 meter persegi.

Menteri Maruarar Sirait akan mendonasikan seluruh gaji yang diterima dari Siloam untuk membantu menyelesaikan masalah konsumen Meikarta, ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

Aplikasi e-Faktur desktop 4.0 resmi dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Pengusaha kena pajak atau PKP yang mengunggah faktur pajak melewati ketentuan, maka e-faktur yang diunggah tidak memperoleh persetujuan dari DJP dan bukan merupakan faktur pajak.

Berikut ini jenis-jenis sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran terkait faktur pajak.

Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberadaannya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN).