1000 Kopdes Merah Putih Dapat Pembiayaan Masing-Masing Rp 3 Miliar Pekan Depan

Pemerintah menargetkan 20 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau kelurahan menerima pembiayaan dari bank himbara pada 2025. Dari jumlah tersebut, 1000 unit Kopdes Merah Putih akan mulai menerima pendanaan pekan depan.

“Tadi sudah disampaikan, kami akan fokus (pendanaan) kepada 20 ribu unit yang sudah lengkap (dana). Ini akan  diawali dengan launching (pemberian dana) bagi 1000 unit minggu depan, karena dananya sudah siap,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di kantornya, Senin (29/9).

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp16 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk mendukung pembiayaan operasional koperasi. Dana tersebut ditempatkan di bank-bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI.

Pemerintah juga telah menempatkan uang negara sebesar Rp200 triliun ke lima bank: BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI, untuk mendukung program ini.

Setiap unit KDMP nantinya mendapatkan pendanaan mencapai Rp 3 miliar. Jumlah tersebut bisa digunakan untuk modal operasional koperasi.

“KDMP sudah siap berjalan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut Zulhas juga mengatakan bahwa Kementerian Lembaga harus bisa menyelesaikan masalah, sehingga tidak semua masalah harus sampai ke Presiden Prabowo.

Dia menginginkan agar setiap pihak bisa menyelesaikan masalah, baik diselesaikan melalui rapat bersama. Jika belum mendapatkan penyelesaian, baru dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden.

“Kita jangan sampai semua masalah ke Presiden, waduh saya juga tidak tega. Tidak boleh semua masalah sampai ke beliau. Kalau memang masalah tersebut belum bisa teratasi, baru ke Presiden,” katanya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan untuk mempercepat proses pencairan dana, pemerintah sedang menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dikutip dari Antara, revisi ini bertujuan menghilangkan hambatan birokrasi, seperti kewajiban mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Ia menyebut pemerintah juga akan menggelar sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, didampingi oleh BUMN dan bank penyalur, agar pengurus koperasi memahami standar pencairan dan penyusunan proposal.

Ferry menyampaikan sebanyak 1.064 proposal koperasi telah diajukan kepada bank Himbara, dan 100 koperasi telah mulai beroperasi sebagai bagian dari pengembangan awal atau koperasi percontohan.