Pemerintah bentuk 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai episentrum pertumbuhan, namun analisis menyoroti risiko fiskal dan tantangan manajerial yang harus dihadapi.
Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Prabowo dikritik, namun Presiden yakin dapat ciptakan belasan juta lapangan kerja dan pacu pertumbuhan ekonomi 8% meski IMF proyeksikan lebih rendah.
Kebijakan larangan ekspansi ritel modern di desa untuk lindungi UMKM perlu diimbangi strategi agar tidak ganggu distribusi dan akses pasar usaha kecil.
Analisis terhadap kebijakan awal rezim Prabowo-Gibran yang menunjukkan tarik-ulur antara desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan dalam aspek fiskal, politik, dan administrasi.
Kepala Desa di Tangerang khawatir pemindahan 58% Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih akan mengganggu program dan operasional desa, termasuk pembayaran honor staf.
Polemik kebijakan ritel bermula dari wacana pembatasan ekspansi minimarket di desa, yang memicu debat publik tentang kompetisi asimetris dengan usaha kecil dan krisis kepercayaan.
Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan pelaku usaha ritel, termasuk minimarket, tetap optimistis terhadap prospek pasar domestik di tengah proyek pemerintah membentuk koperasi desa merah putih.
Menkop Ferry Juliantono memimpin transformasi Koperasi Desa Merah Putih agar koperasi kembali menjadi arus utama ekonomi nasional, dengan ribuan unit ditargetkan beroperasi 2026.
Pemerintah meluncurkan aturan baru yang mensyaratkan pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai prasyarat pencairan tahap kedua dana desa, dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana.