Bulog Usulkan Margin Fee 7% Agar Beras SPHP Bisa Satu Harga

Perum Bulog mengusulkan besaran keuntungan atau margin fee sebesar 7% untuk distribusi beras. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan rencana ini masih dalam proses dan sudah dibahas pemerintah dalam sejumlah rangkaian rapat.

“Dengan naiknya margin fee, Bulog akan meningkatkan pelayanannya. Khususnya untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/1).

Dia mencontohkan salah satu yang akan diseragamkan harganya usai margin fee naik adalah beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Saat ini harga beras SPHP dibagi dalam tiga zona. 

Kenaikan margin ini akan digunakan untuk membiayai penyaluran atau transportasi beras ke berbagai daerah di Indonesia yang saat ini harganya mahal.

Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET), yaitu harga beras SPHP untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi) Rp 12.500 per kilogram. Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) Rp 12.500 per kilogram; dan zona 3 (Maluku, Papua) Rp13.500 per kilogram.

“Harapannya nanti kalau margin fee-nya sudah naik harganya jadi Rp 11 ribu  sesuai harga gudang,” ujarnya.

Selain faktor swasembada pangan, usulan kenaikan menjadi 7% juga dilakukan agar sesuai dengan margin fee perusahaan pelat merah lainnya, yakni PLN dan Pertamina. Dia menyebut dengan besaran margin ini Pertamina bisa menyediakan BBM satu harga di Indonesia.

Margin Bulog Tipis

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan dari penyerapan 3 juta ton setara beras oleh Bulog hanya menghasilkan Rp 150 miliar. Menurut dia, angka ini belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.

Dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.

"Bulog hanya dikasih margin Rp 50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp 150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas dikutip dari Antara, Jumat (2/1).

Pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.

Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia. "Nanti kami  akan hitung agar berhasil (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.