Daftar Negara yang Punya BUMN Khusus Ekspor, Sebagian Ada yang Gagal

Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN Khusus Ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengelola ekspor komoditas SDA strategis. Model serupa sebelumnya juga pernah diterapkan sejumlah negara, dengan hasil yang beragam, dari yang sukses hingga berakhir dibubarkan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan kegiatan transaksi melalui badan ekspor ini disebut akan memasuki tahap awal pada Juni 2026. 

"Dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan baik secara terbuka dengan menjunjung governance yang tinggi, kita mulai Juni sampai Desember,” kata Rosan dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

PT Danantara Sumberdaya Indonesia adalah BUMN Khusus Ekspor yang dibentuk atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Badan ini bertugas menjadi pengekspor tunggal bagi komoditas sumber daya alam strategis seperti CPO, batu bara, dan ferro?alloy. 

Dengan menyalurkan seluruh transaksi ekspor melalui satu entitas, pemerintah berharap dapat menutup celah kebocoran devisa, meningkatkan kontrol harga sesuai indeks pasar global, serta menyederhanakan tata kelola perpajakan, royalti, dan devisa. Danantara juga akan mengelola platform transaksi terintegrasi yang menjadi pusat data ekspor SDA nasional.

Sejumlah negara di dunia juga tercatat membentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga khusus yang bertugas mengatur perdagangan dan ekspor komoditas strategis. 

Malaysia

Malaysia memiliki sejumlah badan usaha plat merah yang mengawasi ekspor. Salah satunya, Export-Import Bank of Malaysia Berhad atau EXIM Bank Malaysia. Lembaga keuangan milik pemerintah ini menyediakan pembiayaan perdagangan, modal usaha, hingga asuransi ekspor lintas negara bagi pelaku usaha Malaysia.

Keberadaan EXIM Bank membantu eksportir Malaysia memperoleh akses pembiayaan untuk memperluas pasar internasional, termasuk mendukung investasi perusahaan Malaysia di luar negeri.

Di sektor komoditas ekspor, pemerintah Malaysia membentuk Malaysian Palm Oil Board atau MPOB yang berfokus pada penelitian, regulasi, dan pengembangan pasar ekspor minyak kelapa sawit alias CPO.  

Lembaga ini berada di bawah Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia, didirikan sejak 1998.  MPOB yang berfokus pada penelitian, regulasi, dan pengembangan pasar ekspor minyak kelapa sawit. MPOB berperan penting menjaga daya saing industri sawit Malaysia di pasar global, termasuk melalui riset produk turunan sawit, promosi perdagangan, hingga penguatan standar industri.

Singapura

Singapura memiliki lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri yang berperan mendukung ekspor dan internasionalisasi perusahaan domestik melalui Enterprise Singapore atau EnterpriseSG, dibentuk sejak 2018. 

Berbeda dengan Indonesia, lembaga khusus ekspor di Singapura  memberikan dukungan satu pintu untuk dunia usaha, berupa dukungan pengembangan bisnis, inovasi dan promosi, standarisasi hingga ekspansi internasional. 

Enterprise Singapore membantu perusahaan lokal memperluas pasar global melalui business matching, dukungan pembiayaan, fasilitasi perdagangan, hingga akses jaringan internasional. Lembaga ini juga tercatat memiliki jaringan di lebih dari 35 lokasi dunia guna membantu perusahaan Singapura masuk ke pasar luar negeri.

Selain itu, Enterprise Singapore mengembangkan standar kualitas dan akreditasi produk nasional agar mampu bersaing secara global. Berbagai program juga dijalankan, mulai dari dukungan startup, digitalisasi UMKM, hingga bantuan ekspansi internasional perusahaan domestik.

Vietnam

Vietnam memiliki Vietnam Trade Promotion Agency atau Vietrade yang berada di bawah Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam.

Lembaga ini bertugas mendorong promosi perdagangan dan pengembangan ekspor nasional melalui berbagai program seperti pameran dagang, business matching, promosi investasi, hingga penguatan branding produk nasional Vietnam.

Melansir laman resminya, Vietrade disebut aktif menjembatani eksportir Vietnam dengan pembeli global melalui forum bisnis, misi dagang, serta kerja sama dengan kantor perdagangan Vietnam di berbagai negara. 

Selain promosi perdagangan, Vietrade membantu pelaku usaha memahami regulasi pasar luar negeri, memperluas akses rantai pasok global, hingga mendukung transformasi digital perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietrade aktif mendukung ekspor sektor pertanian, manufaktur, elektronik, tekstil, hingga ekonomi digital.

Berbeda dengan model badan dagang negara berbasis monopoli, Vietrade lebih berfungsi sebagai lembaga promosi dan fasilitasi perdagangan yang membantu perusahaan domestik menembus pasar global.

Daftar BUMN Khusus Ekspor Yang Gagal 

Namun, perjalanan badan khusus ekspor tersebut tidak selalu mulus. Sebagian berhasil menjadi instrumen penting perdagangan nasional, sementara sebagian lain justru berakhir dibubarkan akibat skandal korupsi, inefisiensi, hingga perubahan arah kebijakan ekonomi.

India: State Trading Corporation 

State Trading Corporation of India Limited atau STC merupakan perusahaan pelat merah India yang selama puluhan tahun berperan sebagai badan perdagangan negara. 

STC menangani impor berbagai kebutuhan pokok seperti gandum, gula, minyak nabati, hingga bahan baku industri, sekaligus membantu pengembangan ekspor produk India ke pasar global.

Melansir KNN India (2024), Kementerian Perdagangan dan Industri India pada 2024 menyetujui rencana penutupan STC. Keputusan kemudian diputuskan melalui Alternative Mechanism (AM), komite menteri yang berwenang menangani penutupan BUMN.

Pemerintah India masih menguasai sekitar 90% saham STC. Meski begitu, perusahaan dinilai menghadapi tekanan efisiensi dan tata kelola, termasuk masalah kepemilikan publik yang berada di bawah ketentuan minimum free float sebesar 25%.

Australia: Australian Wheat Board 

AWB Limited atau Australian Wheat Board pernah menjadi pemegang monopoli ekspor gandum Australia melalui sistem single desk. Dalam sistem ini, seluruh hasil panen petani dijual secara terpusat ke pasar internasional melalui AWB.

AWB dibentuk pemerintah Australia pada 1939 untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat posisi tawar petani di pasar global. Namun, sistem tersebut runtuh setelah skandal oil-for-food PBB pada 2005.

AWB dituduh membayar kickback sekitar US$300 juta kepada rezim Saddam Hussein di Irak demi mempertahankan kontrak ekspor gandum, sebagaimana dilansir dari ABC NEt News (2018). 

Kasus itu memicu penyelidikan Cole Inquiry dan disebut sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Australia.

Pemerintah Australia akhirnya menghapus sistem monopoli ekspor gandum pada 2008 dan membuka pasar bagi eksportir swasta. 

Kanada: Canadian Wheat Board 

Canadian Wheat Board atau CWB merupakan badan pemasaran gandum dan barley Kanada yang selama puluhan tahun memegang monopoli penjualan hasil pertanian wilayah barat Kanada.

Melalui sistem single desk, CWB membeli hasil panen petani dan menjualnya secara kolektif ke pasar domestik maupun internasional. Sistem ini dinilai mampu memberikan harga premium bagi petani karena posisi tawar Kanada lebih kuat di pasar global.

Namun, pada 2012 pemerintahan Perdana Menteri Stephen Harper membubarkan CWB melalui Marketing Freedom for Farmers Act melansir dari NFU (2012). Pemerintah menilai pasar perlu dibuka agar petani dapat menjual langsung ke pembeli tanpa monopoli badan negara.

Keputusan tersebut menuai kontroversi karena banyak petani menolak pembubaran CWB. Setelah dibubarkan, aset-aset CWB dialihkan ke perusahaan multinasional seperti Bunge dan G3. Sebagian petani kemudian menilai posisi tawar mereka melemah dan keuntungan lebih banyak dinikmati perusahaan perdagangan global.

Meksiko: Petroleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos atau Pemex merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara Meksiko yang dibentuk pada 1938 setelah nasionalisasi industri migas.

Selama puluhan tahun, Pemex memonopoli sektor energi Meksiko dan menjadi simbol kedaulatan energi nasional. Namun, dominasi tersebut mulai berakhir setelah reformasi energi 2013–2014 yang membuka sektor migas bagi perusahaan swasta dan asing.

Pemerintah Meksiko melakukan reformasi karena Pemex dinilai menghadapi berbagai masalah, mulai dari inefisiensi, utang besar, penurunan produksi minyak, hingga beban fiskal tinggi.

Pada 2014, Pemex mencatat kerugian sekitar 263 miliar peso atau hampir US$18 miliar. Reuters juga melaporkan total utang finansial Pemex masih mencapai sekitar US$84–85 miliar pada 2025, menjadikannya salah satu perusahaan minyak paling berutang di dunia.

Meski monopoli dihapus, Pemex tetap menjadi pemain utama energi Meksiko. Namun perusahaan masih bergantung pada dukungan pemerintah melalui suntikan modal dan insentif pajak.