Airlangga Bantah Tuduhan AS yang Sebut RI Terlibat Skandal Transhipment

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan bahwa Indonesia terlibat dalam jaringan transhipment global yang digunakan untuk mengalihkan barang dari Cina ke Amerika Serikat (AS). AS menuduh skema ini digunakan untuk mengakali tarif dagang. 

Pernyataan Airlangga ini ditujukan untuk merespons laporan The Great Transhipment Scam yang diterbitkan oleh Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih. 

Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut bersama sejumlah negara lain, seperti Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam, dalam jaringan transhipment global.

“Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Airlangga menyatakan tuduhan yang menempatkan Indonesia dalam jaringan transhipment tersebut tidak benar. Ia menjelaskan, Indonesia memang ditempatkan dalam kategori tier 2 sebagai negara dengan manufaktur yang terintegrasi dengan Cina dan memiliki ekspor ke AS, khususnya untuk produk plastik dan turunannya.

Namun, dia membantah kawasan industri di Batam dan Bekasi yang disebut dalam laporan menjadi bagian dari jaringan tersebut.

“Kita dapat menyatakan kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an. Dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur,” katanya. 

AS Soroti Industri Berbasis Plastik 

Airlangga juga menyatakan industri berbasis plastik di Indonesia tidak bergantung pada bahan baku dari negara lain untuk kemudian diproses dan diekspor ke AS.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki produksi bahan baku plastik dalam negeri, antara lain yang diproduksi PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Lotte Chemical Indonesia.

“Jadi tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses,” kata Airlangga.

Dia pun mengatakan, produk kemasan plastik yang diproduksi industri dalam negeri sebagian besar digunakan untuk kebutuhan domestik maupun diekspor ke negara-negara sekitar Indonesia dan bukan ditujukan untuk pasar AS.

“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menilai Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan laporan tersebut. Dia menyebut, studi yang menjadi dasar tuduhan tersebut masih didasarkan pada asumsi yang menurut pemerintah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

“Kami juga menegaskan studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” kata Airlangga.

Adapun, dalam laporan tersebut disebutkan eksportir dari negara-negara yang dikenai tarif tinggi terutama Cina menyalurkan barang mereka melalui lebih dari 40 negara yang disebut sebagai ‘Shadow Transhipment Network’ sebelum masuk ke pasar AS. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif AS. 

Modusnya meliputi pelabelan ulang, pengemasan ulang, penerbitan faktur baru, pemrosesan minor, hingga klaim negara asal palsu. Alhasil, barang yang dikirim tampak berasal dari negara dengan tarif lebih rendah.