Disambangi Deputi PM Malaysia, Jokowi Bahas Masalah Sekolah Anak TKI

ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia
Presiden Joko Widodo bertemua Deputi PM Malaysia Wan Azizah
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Muchamad Nafi
9/10/2018, 15.38 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor. Selain perkenalannya sebagai Deputi Perdana Menteri, Wan Azizah juga membahas berbagai hal dengan Presiden.

Salah satu yang dibahas kedua pemimpin ini yakni nasib anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Semenanjung Malaya. Jokowi menyampaikan anak TKI belum mendapatkan pendidikan layaknya kawan sebayanya di Sabah dan Sarawak. Dia pun meminta ada semacam community learning center di wilayah Semenanjung.

“Kami minta dibentuk karena jumlah anak TKI di sana cukup banyak,” kata Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi yang ikut pertemuan tersebut di Bogor, Selasa (9/10). (Baca juga: Jokowi Bertemu Anwar Ibrahim Bahas WNI di Malaysia Hingga Sawit)

Soal TKI ini pernah pula disampaikan Jokowi kepada Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Begitu juga mengenai penculikan dua pekerja asal Indonesia di perairan Sabah yang bekerja di kapal ikan Malaysia. Karenanya perlu perhatian otoritas Malaysia untuk meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan perairan laut.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengestimasi paling tidak ada 40 ribu anak TKI ilegal di wilayah Semenanjung. Untuk mengakses sekolah Kedutaan Indonesia, mereka harus menempuh jarak jauh. “Bisa 100 atau 150 kilometer,” kata Nusron.

Untuk mengatasi masalah ini, sekolah TKI dapat digelar oleh KBRI maupun kelompok TKI. Sedangkan lokasi sekolah akan difokuskan di tiga kota yakni Kuala Lumpur, Johor, dan Penang.

Meski demikian, Nusron mengatakan istri Anwar Ibrahim tersebut belum memberikan jawaban resmi meski akan mempertimbangkannya. “Masih dicatat Wan Azizah,” kata Nusron.

Di luar pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan TKI mengakses lembaga keuangan, Nusron juga pernah meminta alokasi kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 340 miliar. Alokasi pada tahun lalu sejumlah Rp 130 miliar dinilai lagi tidak mencukupi kebutuhan.

(Baca: Badan Penempatan Tenaga Kerja Minta Tambahan Kredit TKI)

Dengan plafon baru tersebut, masing-masing TKI akan mendapatkan kredit rakyat Rp 18 - 25 juta. KUR ini dibutuhkan untuk membeli tiket, biaya pelatihan, dan biaya untuk keluarga TKI yang ditinggalkan.