Indonesia selaku Presidensi G20 telah menggelar pertemuan G20 International Financial Architecture Working Group (IFAWG) pada Kamis dan Jumat (27-28/1). Pertemuan tersebut di antaranya membahas dukungan dana serta pendampingan kepada negara miskin dalam mengelola utang mereka.
IFAWG merupakan tim kerja G20 yang fokus mendiskusikan upaya untuk memperkuat ketahanan dan mendorong stabilitas sistem keuangan internasional.
Pembahasan mengenai pengelolaan utang negara miskin merupakan langkah antisipasi akan berakhirnya perpanjangan program penundaan pembayaran utang (Debt Service Suspension Initiatives/DSSI) kepada negara miskin di akhir 2021.
Dalam pertemuan IFAWG yang digelar secara virtual, negara G20 mendiskusikan arah penguatan kebijakan pengelolaan utang bagi negara miskin melalui Common Framework for debt treatment beyond the DSSI.
"Negara G20 juga mendiskusikan komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam memberikan bantuan pendanaan bagi negara miskin dan berkembang, terutama dalam semangat untuk recover together, recover stronger," tutur Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif Informasi Bank Indonesia, dalam keterangan resmi, Jumat (28/1).
Pada pertemuan tersebut, Indonesia menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem keuangan internasional.
Juga, pentingnya menjaga semangat multilateral dalam menghadapi tantangan global di tengah pandemi sehingga tercipta pemulihan ekonomi yang kuat dan inklusif.
Hasil dari pertemuan IFAWG ini akan menjadi bagian dari topik yang akan dilaporkan dan mendapatkan arahan lebih lanjut dari Menteri dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada pertemuan bulan Februari 2022 mendatang.
Negara G20 juga berkomitmen untuk terus mendukung negara miskin yang menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan pendanaan dalam upaya mengatasi dampak pandemi.
Dukungan akan diberikan melalui penyaluran IMF Special Drawing Rights (SDR)1. Penyalura IMF Special Drawing Rights (SDR)1 akan dilakukan secara sukarela oleh negara-negara anggota G20 memiliki posisi keuangan eksternal yang kuat.
Komitmen tersebut telah dicanangkan para pemimpin negara G20 dalam KTT G20 Roma tahun 2021.
Pada Agustus 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) sepakat mengalokasikan Special Drawing Rights senilai US$ 650 miliar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Negara G20 juga menyambut baik rencana pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai opsi penyaluran SDR guna menanggulangi permasalahan pendanaan jangka panjang bagi negara miskin.
Juga, kepada negara berkembang yang memiliki kerentanan, khususnya untuk mengatasi pandemi dan perubahan iklim.
SDR merupakan cadangan devisa internasional yang diciptakan IMF sejak tahun 1969 dan berfungsi sebagai cadangan tambahan devisa negara-negara anggota IMF.
Di samping itu, negara G20 memandang pentingnya mendorong koordinasi internasional dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global.
Negara G20 juga mendiskusikan upaya mendorong aliran modal yang berkelanjutan, antara lain melalui asesmen manfaat dan risiko atas diversifikasi mata uang dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional.
Pertemuan IFAWG juga membahas dinamika aliran modal beserta respons kebijakan yang diperlukan khususnya di negara berkembang.
Juga, membahas berbagai risiko terhadap sistem keuangan internasional.
Sejumlah resiko masih membayangi ekonomi global pada tahun ini termasuk potensi pengetatan kebijakan moneter akibat meningkatnya tekanan inflasi, menyempitnya ruang kebijakan, tinggi dan terus meningkatnya level utang di berbagai negara.
Dalam rangka mendukung kampanye penyelenggaraan G20 di Indonesia, Katadata menyajikan beragam konten informatif terkait berbagai aktivitas dan agenda G20 hingga berpuncak pada KTT G20 November 2022 nanti. Simak rangkaian lengkapnya di sini.