Presiden Joko Widodo telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ke pertemuan puncak G20 di Bali.
Jokowi mengundang Putin karena Rusia menjadi bagian dari anggota G20. Sedangkan Ukraina diundang karena menjadi bagian dari isu pemulihan ekonomi dunia.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, sikap Presiden Jokowi terhadap krisis dua negera yang sedang bertikai, Rusia-Ukraina, patut mendapatkan apresiasi.
“Harapan Presiden yang mengimbau agar perbedaan antar negara bisa diselesaikan secara damai selaras dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB,” kata Hikmahanto, Sabtu (30/4/2022) malam.
Hikmahanto memuji Presiden Jokowi yang mengundang Presiden Zelensky ke pertemuan KTT G20. Sebagai Presiden G20, Indonesia memiliki diskresi untuk mengundang siapapun, yang dianggap penting bagi pertemuan KTT G20. Seperti tahun lalu, ketika Italia mengundang Singapura yang bukan anggota G20 untuk hadir.
“Bagi Indonesia kehadiran dari kepala pemerintahan dan kepala negara dalam KTT sangat penting karena pada forum tersebut akan diambil keputusan yang akan mempengaruhi perekonomian dunia dan lingkungan hidup,” jelasnya.
Selain itu, Hikmahanto juga memuji sikap Presiden Jokowi yang menolak dengan tegas permintaan bantuan senjata dari Presiden Zelensky.
Menurutnya penolakan Presiden sudah tepat jika melihat dasar konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Hal ini juga sejalan dengan cita-cita bangsa sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebutkan salah satu alasan dibentuknya pemerintah adalah untuk ikut dalam membangun ketertiban dunia.
Bantuan senjata menurutnya justru memperburuk situasi, bahkan berpotensi mengeskalasi perang yang tengah berkecamuk.
Apalagi jika melihat perkembangan kondisi global, dia khawatir perang telah bergeser tidak lagi antara Rusia dengan Ukraina, melainkan sudah meluas.
“Sayangnya Ukraina hanya dijadikan medan perang tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan rakyat Ukraina,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa telah menolak kehadiran Putin pada pertemuan puncak G20 di Bali November nanti. Protes ini berkaitan dengan invasi mereka ke Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022.
Pada pertemuan tingkat tinggi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (21/4), AS, Kanada dan Inggris melakukan aksi walk out ketika delegasi dari Rusia berbicara. Sikap menunjukkan protes mereka terhadap invasi Rusia.
Menyangkut persoalan antara Rusia dan Ukraina Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin dunia membahas konflik di Eropa Timur tersebut.
Jokowi mengatakan pembicaraan ini dalam kapasitas Indonesia sebagai Presidensi G20. Selain konflik, ia juga membicarakan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November mendatang.
"Selama dua bulan terakhir, saya telah berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain," kata Jokowi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (29/4).
Simak juga daftar negara yang paling banyak memberikan bantuan ke Ukraina:
Jokowi telah berbicara dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada 7 Maret lalu. Sehari kemudian, ia berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lalu pada 16 Maret, mantan Wali Kota Solo itu berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Enam hari kemudian, Jokowi menggelar pembicaraan dengan Presiden Prancis. Di hari terakhir Maret, ia sempat berdiskusi dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.
Pada 12 April, Jokowi berbincang dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Sedangkan pada 27 April, Presiden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Berselang sehari kemudian, Jokowi berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Putin mengabari Jokowi kondisi terakhir termasuk proses negosiasi Rusia dan Ukraina.
"Saya tekankan pentingnya perang diakhiri dan solusi damai dikedepankan," kata Jokowi.