DPR Pertanyakan Penurunan Anggaran KKP Sejak 2017

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Foto udara keramba apung yang dibangun warga di atas laut pulau Sedanau, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (2/8).
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
12/9/2018, 19.49 WIB

Anggota lainnya, Hermanto, menilai penurunan anggaran KKP bisa berdampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, terutama program KKP yang bersentuhan dengan nelayan kecil.

Karenanya, dia berharap penurunan anggaran  tidak memberikan efek secara langsung kepada nelayan maupun program bantuan yang diberikan kepada nelayan. “Anggarannya begitu kecil,” kata Hermanto.

(Baca juga : KKP Targetkan Lelang Bantuan Kapal Selesai Bulan Ini)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menjelaskan bahwa penurunan anggaran KKP merupakan upaya penghematan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Namun, penghematan anggaran tetap mengarah pada kebijakan besar dan prioritas pembangunan dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Ini untuk kebutuhan nasional secara keseluruhan,” ujar Nilanto.

Berdasarkan rapat kerja di DPR, komposisi anggaran KKP untuk Sekretariat Jenderal Rp 523,48 miliar; Inspektorat Jenderal Rp 73,38 miliar; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp 619,12 miliar; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 656,37 miliar dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp 646,52 miliar.

Adapun Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memproleh alokasi anggaran sebesar Rp 362,21 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp 436,24 miliar; Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp 1,63 triliun; serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Rp 529,72 miliar.

Halaman:
Reporter: Michael Reily