LIPI Usul Konsep Tol Laut Perlu Diubah Agar Lebih Efektif

Arief Kamaludin|KATADATA
Kapal logistik ini merupakan bagian dari program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak masa awal pemerintahannya.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
25/8/2017, 16.05 WIB

Menurut Panky, kesenjangan tersebut membuat kapal kerap menambah biaya ketika mendistribusikan barang ke wilayah yang aktivitas ekonominya masih belum tinggi. Pasalnya, kapal tak bisa mengangkut barang lebih banyak untuk didistribusikan di wilayah tersebut. "Kalau hanya tol laut, barang ada, uang enggak," kata Panky.

(Baca: Lelang Dua Rute Tol Laut Sepi Peminat)

Mahalnya biaya distribusi juga disebabkan belum terintegrasinya sistem logistik nasional. Peningkatan infrastruktur jalan nasional, jalan desa, dan pelayaran rakyat belum optimal. Hal ini membuat akses distribusi ke wilayah di daratan tersendat. Alhasil, distribusi kerap berganti moda transportasi yang kemudian bisa menambah biaya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memperluas konsep tol laut melalui perspektif door - port to port - door. Dengan konsep ini, pembangunan tol laut juga akan mempertimbangkan aspek lain sehingga tol laut lebih efektif menekan biaya transportasi logistik dan mendorong pemerataan ekonomi.

Panky menjelaskan aspek lain yang harus dipertimbangkan, yakni terkait peningkatan keahlian pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar para pelaku memahami aturan administrasi dan mempercepat dwelling time di pelabuhan. "Caranya memasukkan kurikulum dalam pendidikan vokasi dan jangka pendeknya melalui pelatihan di LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang fokus dalam sistem logistik," kata Panky.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi barang dapat lebih seimbang dan menekan biaya logistik. Pemerintah juga diminta meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pemberdayaan pelayaran rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui realokasi dana kepada pemda dan desa agar pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai kebutuhan akses masyarakat.

Sehingga, nantinya sistem logistik nasional dapat terintegrasi."Di situ perlunya ada koordinasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten, dan desa," ujar Panky. (Baca: Dikenal Investor, Pelabuhan Belang-belang Masuk Jalur Tol Laut)

Halaman: