Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Utamakan Keselamatan Rakyat

Rencana kepulangan ratusan warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam jaringan teroris Islamic State of Iraq and Suriah (Iraq) mendapat penolakan dari pemerintah. Presiden Joko Widodo secara pribadi menetang rencana itu dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan rakyat di dalam negeri.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ada pertimbangan pemerintah apabila para WNI eks ISIS itu kembali ke Tanah Air. “Mereka memiliki kemampuan tempur serta pemikiran dan idelogi yang bertentangan dengan prinsip negara kita,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Sabtu (8/2).

Pemerintah tidak ingin ketika mereka kembali malah menyebarkan paham radikal yang mengancam keamanan nasional. Namun demikian, sikap Jokowi tersebut belum final. Rapat koordinasi dengan para menteri dan instansi terkait masih akan berlanjut. “Akan segera diputuskan,” ucapnya.

Presiden sebelumnya mengatakan tidak sepakat dengan rencana pemulangan WNI yang pernah bergabung dengan kelompok teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter, seperti ISIS. “Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu lalu.

(Baca: Mayoritas dari 600 WNI Bekas ISIS adalah Perempuan dan Anak-anak)