Sengketa dengan Tiongkok, Asosiasi Nelayan Kirim 500 Kapal ke Natuna

Aliansi Nelayan Indonesia atau Anni akan mengerahkan sekitar 500 kapal besar untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara. Langkah ini sekaligus untuk membantu TNI dalam pengamanan perairan di sana yang sedang ramai diperbincangkan karena terjadi sengketa klaim wilayah dengan Tiongkok.

Ketua Umum Anni, Riyono, menyatakan kapal-kapal tersebut berukuran besar, di atas 100 GT. “Siap masuk ke Natuna untuk menangkap ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam mengamankan batas teritorial NKRI,” kata Riyono seperti dikutip Antara, Senin (6/1).

Menurut dia, kedaulatan laut merupakan harga mati bagi Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna. Situasi perairan Natuna saat ini memanas menyusul armada Republik Rakyat Cina (RRC) yang mengawal kapal nelayan mereka mencari ikan di perairan Natuna yang diakui PBB masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada Beijing sampai saat ini belum menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRC masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu.

(Baca: TNI Tambah Empat Armada Usir Kapal Tiongkok yang Bertahan di Natuna)

Riyono menganggap aktivitas kapal-kapal Negeri Panda di perairan Natuna sebagai upaya memprovokasi Indonesia. Selain bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, pelanggaran batas teritorial tersebut juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia.

Karena itu, Asosiasi Nelayan mendukung pemerintah yang melayangkan protes keras kepada Cina. Demikian juga akan aksi TNI yang berpatroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRC yang memasuki wilayah Natuna.

“Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRC,” kata Riyono

Hari ini nelayan Indonesia berdialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. “Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah,” kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud pun menegaskan bahwa pemerintah bakal memobilisasi nelayan dari Pantai Utara Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Hal itu dilakukan setelah kapal-kapal dari Tiongkok bersikukuh menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal

“Pemerintah akan mendukung Saudara-saudara untuk ke sana,” kata Mahfud saat menemui 120 nelayan dari Pantura di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).  (Baca: Pemerintah Akan Mobilisasi Nelayan Berlayar di Laut Natuna Utara)

Ia menjelaskan, selama ini, tidak banyak nelayan Indonesia yang melaut di wilayah perairan tersebut karena berbagai kendala. Padahal, Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang kaya akan sumber daya laut.

“Warga Negara Indonesia, seperti Saudara-saudara, juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di sana,” ujarnya. Pemerintah berjanji membantu para nelayan untuk memperoleh izin berlayar dan melindungi selama melaut di perairan Natuna Utara. “Negara yang akan mengawal kegiatan Saudara.”