Jokowi Sebut Dirinya Bagi-bagi Proyek Bangun Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi santai tudingan bagi-bagi proyek dalam membangun ibu kota baru. Presiden beralasan harus membagikan proyek dalam pembangunan pusat pemerintahan RI. Jika hal itu tak dilakukan, maka anggaran yang dimiliki pemerintah bisa habis.
Pernyataan bagi-bagi proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JATAM, Walhi, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, serta Pokja Pesisir dan Nelayan.
“Kalau pikirannya negatif tok, ya repot. Ya harus dibagi. Masak kami kerjakan sendiri, (bisa) habis APBN,” kata Jokowi di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (18/12).
(Baca: Jokowi Putuskan Istana Presiden Ibu Kota Baru Berada di Puncak Bukit)
Kepala Negara mengatakan pemerintah ingin mencari sumber pendanaan alternatif yang tidak membebani negara. Salah satunya dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu pendanaan untuk membangun ibu kota baru bisa didapatkan lewat investasi. Sejauh ini, sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk terlibat, salah satunya Softbank Group.
Dia mencontohkan ada perusahaan yang menawari pembangunan transportasi publik di ibu kota baru. “Bagus, saya tanya berapa biayanya? kalau masih (masuk) hitungan, silakan (ikut) kontestasi saja,” kata Jokowi.
Selain itu Jokowi menyebut ada investor yang ingin mendirikan universitas di ibu kota baru. Dia lantas mempersilakan investor tersebut untuk masuk ketimbang pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mendirikan perguruan tinggi.
“Ngapain kami keluar uang, kalau (bisa) dari non-APBN bisa,” ucapnya.
(Baca: Temui Tokoh Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Bangun Ibu Kota Baru)
Koalisi masyarakat sipil sebelumnya menyebut nama sejumlah pengusaha, politisi nasional dan lokal yang mendapat keuntungan dari pemindahan ibu kota negara.
Beberapa nama tersebut, antara lain pengusaha Sukanto Tanoto; adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo; putra Setya Novanto, Rheza Herwindo; keponakan Prabowo Thomas Djiwandono; dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
Ada pula nama Lim Hariyanto dan Rita Indriawati yang terkait dengan skandal pelarian pajak dalam dokumen Panama Papers. Keduanya juga terkait dengan bisnis Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti yang muncul dalam daftar kepemilikan saham.
Koalisi masyarakat sipil menduga mereka mendapatkan keuntungan karena memiliki konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti di wilayah ibu kota baru. Tercatat ada 162 areal konsesi, di mana 158 merupakan konsesi batubara.