Budi Waseso Sebut Beras Bulog yang Dibuang Bisa Lebih dari 20 Ribu Ton
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan jumlah beras yang berpotensi dibuang (disposal stock) bisa lebih dari 20 ribu ton. Ini lantaran beras yang disimpan Bulog akan mengalami penurunan mutu jika disimpan dalam waktu lama.
Saat ini, Bulog memperhitungkan beras disposal stock mencapai 20 ribu ton dengan nilai Rp 160 miliar. "Kalau dalam kurun waktu ke depan beras Bulog tidak dimanfaatkan, ada potensi bertambah," kata Budi dalam Konferensi Pers Beras Disposal Stock di kantornya, Selasa (3/12).
Namun, ia belum bisa memperkirakan besarnya penambahan beras yang berpotensi dibuang. Keputusan tersebut bakal ditentukan dari hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan rekomendasi Kementerian Pertanian. Nantinya, beras yang berpotensi dibuang bakal diolah menjadi tepung, dihibahkan sebagai pakan ternak, hingga diolah menjadi ethanol.
Kebijakan disposal stock sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Aturan itu menjelaskan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat dibuang bila waktu simpan telah melebihi empat bulan dengan mutu yang mulai menurun.
Seiring dengan penurunan mutu, harga beras tersebut akan semakin jatuh. Di sisi lain, beban bunga Bulog semakin meningkat lantaran proses pengadaan beras tersebut menggunakan pinjaman perbankan.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2018, dana untuk pengadaan CBP 2019 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dicairkan bila beras Bulog telah disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan CBP oleh Bulog dilakukan menggunakan kredit perbankan terlebih dahulu.
(Baca: Bulog Minta Kemendag Atur HET Beras di Wilayah Perbatasan)
Pria yang akrab disapa Buwas tersebut mengatakan beras disposal stock tersebut akan sulit disalurkan bila Bulog tidak diberikan mandat penugasan dari pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap akan ada perubahan regulasi terkait porsi penugasan oleh Bulog.
"Ini perlu lagi diatur berapa persen penugasan yang wajib untuk Bulog, dengan kompensasinya harus dibantu pemerintah," ujar dia.
Adapun, Bulog saat ini sulit menyalurkan beras ke masyarakat. Padahal, Bulog menargetkan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun ini sebesar 700 ribu ton.
Namun realisasinya baru mencapai 85 ribu ton. Hal tersebut dikarenakan Bulog harus bersaing dengan produsen beras lainnya dalam program BPNT.
Sedangkan, beras Bulog untuk program beras sejahtera (rastra) hingga 27 November 2019 baru disalurkan sebesar 351,84 ribu ton. Kemudian, program rastra diganti menjadi program BPNT.
Dengan skema baru ini, jumlah beras yang disalurkan Bulog tersebut lebih kecil dibandingkan saat penerapan program rastra. Sebagai gambaran, pada 2016 saat Rastra masih diterapkan secara penuh, Bulog bisa menyalurkan beras hingga 2,7 juta per tahun.
(Baca: Bulog Minta Dana Kemenkeu untuk Buang 20 Ribu Ton Beras dari Gudang)