Pembayaran Klaim BPJS Telat, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Adukan ke DPR

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Asosiasi rumah sakit swasta mengadukan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada DPR.
Penulis: Happy Fajrian
7/11/2019, 16.43 WIB

Noor mengatakan pada dasarnya rumah sakit swasta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebanyak 73% anggota ARSSI ikut berkontribusi dalam program JKN dan menjadi bagian yang integral.

Dia juga mengeluhkan klasifikasi rumah sakit swasta yang hanya masuk tipe C dan D. Klasifikasi ini mendapatkan pembayaran klaim yang lebih rendah daripada fasilitas kesehatan tipe A dan B. “Padahal layanan kesehatan yang diberikan sama," keluh Noor.

Selain itu, dia melanjutkan, rumah sakit swasta juga masih dihadapkan pada kebijakan pajak obat dan alat kesehatan yang cukup tinggi karena dianggap sebagai barang mewah.

“Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan menurunkan pajak obat dan alat kesehatan. Di negara lain tidak ada pajak obat atau alat kesehatan. Kalau pun ada sangat minimal," ujarnya.

(Baca: Iuran Naik dan Kecenderungan Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas)

Halaman:
Reporter: Antara