Heboh Anggaran Lem Aibon, BK DPRD DKI Panggil Politisi PSI Pekan Depan
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana Senin (11/11) mendatang. BK ingin memeriksa apakah William melanggar kode etik dengan mengunggah rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta di media sosial.
Dalam unggahannya, William menemukan usulan anggaran pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Selain itu ada pula kejanggalan pengadaan lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Wilayah 1.
Belakangan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya, Sugiyanto mengadukan William kepada BK DPRD dengan alasan pelanggaran Pasal 13 Ayat 2 Peraturan DPRD DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014. Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengatakan dari hasil rekomendasi rapat, pihaknya akan memanggil William pada Senin (11/11) mendatang.
“Untuk menjelaskan apa yang terjadi, bertemu dengan anggota BK dari sembilan fraksi termasuk PSI,” kata Oman di Jakarta, Selasa (5/11).
(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)
Oman mengatakan BK memiliki waktu 10 hari untuk menentukan apakah yang dilakukan Wiliam merupakan pelanggaran kode etik atau bukan. “Belum sampai kesimpulan tapi ada aturan etik, ada hubungan kerja antara DPRD dengan eksekutif,” kata Oman.
Meski memandang yang disampaikan William bagus, Oman juga menganggap anggota dewan harus berlaku profesional, proporsional, dan adil dalam bertindak. Nantinya hasil pemanggilan akan berbentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
“Nanti setelah tanggapan pimpinan dewan akan dirapatkan lagi,” kata dia.
Selain anggaran bolpoin dan lem aibon, William juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan. Tak hanya itu, ada pula anggaran beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang mengundang pertanyaan. "Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?" kata William pekan lalu.
Tak hanya William, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyoroti anggaran konsultan penataan kampung kumuh yang mencapai Rp 556 juta hanya untuk satu Rukun Warga (RW). “Satu RW perlu Rp 556 juta, kalau 200 RW butuh berapa ?,” kata Yuke dilansir dari Antara, Senin (4/11).
(Baca: Mirip Lem Aibon, Biaya Konsultan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW)