Sri Mulyani Akan Turun Tangan Urus Anggaran Janggal APBD Jakarta

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sri Mulyani akan menelusuri anggaran janggal APBD Jakarta.
1/11/2019, 14.51 WIB

(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)

Merespon temuan anggaran janggal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar persoalan dengan menyalahkan sistem "warisan" penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan sejak era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menyatakan sistem yang berlaku tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

"Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Ahok tidak tinggal diam ketika Anies menyudutkan sistem anggaran elektronik warisan dirinya saat memimpin DKI Jakarta. Ahok memaparkan pentingnya anggaran diunggah ke laman web apbd.jakarta.go.id sejak masih rancangan agar publik bisa mengoreksi berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Itu (dokumen anggaran diunggah) sejak rancangan seingat aku. Sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," kata Basuki saat dihubungi, Kamis (31/10).

Ahok menyatakan, telah menjelaskan soal sistem penganggaran yang ia terapkan selama memimpin Jakarta dalam buku berjudul "Kebijakan Ahok". Dia menulisnya saat menjalani hukuman penjara di Mako Brimob karena kasus penistaan agama.

(Baca: Berikan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Salahkan Pergub 2016 Buatan Ahok)

Halaman: