Disalami Megawati, Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR 2019-2024

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Puan Maharani Menteri Pemberdayaan Manusia Dan Kebudayaan menghadiri sidang tahunan MPR RI sidang bersama DPR RI - DPD RI dalam sidang DPR RAPBN 2020 di gedung Nusantara 1, DPR,  Jakarta Pusat (16/8).
1/10/2019, 20.57 WIB

Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPR, Selasa, 1 Oktober 2019. Naiknya politisi PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR seiring perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2019.

"Apakah dapat kita setujui untuk ditetapkan sebagai pimpinan DPR RI?" kata Ketua DPR sementara Abdul Wahab saat sidang paripurna di Gedung Parlemen, Selasa (1/10). Anggota DPR pun serentak mengatakan setuju yang disambut dengan tepukan tangan.

(Baca: 575 Politisi dari 9 Partai Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR 2019-2024)

Adapun yang mendampingi Puan sebagai Wakil Ketua DPR yaitu Azis Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Demokrat, dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam sidang paripurna tersebut, dan sempat memberikan ucapan selamat kepada Puan dan para wakil ketua DPR di depan meja pimpinan sidang. Megawati hadir didampingi oleh politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

(Baca: Haji Lulung Incar Komisi Hukum, HAM dan Keamanan DPR )

Puan Maharani tercatat menjadi Ketua DPR perempuan pertama Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Puan menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Puan mengundurkan diri sebagai Menko PMK sejak Senin, 30 September 2019, agar bisa dilantik menjadi anggota DPR. Sebelum menjabat sebagai Menteri PMK, perempuan berusia 46 tahun tersebut menjabat Anggota DPR pada 2012-2014, dan menempati posisi Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

(Baca: Incar Komisi III, Yasonna Ingin Selesaikan Revisi UU yang Tertunda?)

Ketika itu, Cucu Bung Karno ini ditempatkan di Komisi VI yang memiliki ruang lingkup perindustrian, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi, dan standarisasi nasional.