Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua. Hal itu disampaikannya ketika bertemu 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
“Mulai tahun depan Istana ini akan dibangun (di Papua),” kata Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi beberapa pimpinan kementerian dan lembaga seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
Ia mengatakan, pembangunan Istana Kepresidenan di Papua sebetulnya terhambat masalah tanah. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Abisai Rollo yang ikut hadir dalam pertemuan berjanji menghibahkan tanahnya seluas 10 hektare.
(Baca: Kontras: Status Tersangka Veronica Koman Keliru dan Ancam Aktivis HAM)
Atas dasar itu, ia lantas menganggap permasalahan tanah sudah selesai. “Benar 10 hektare gratis? Benar? Ok, berarti kalau disampaikan hari ini de facto sudah diserahkan,” ujarnya.
Sebelumnya, para tokoh Papua tersebut memang meminta Jokowi untuk membangun Istana Kepresidenan di Papua. Abisai mengatakan, pembangunan Istana Kepresidenan akan mendekatkan simbol-simbol negara ke Bumi Cendrawasih.
Jokowi juga akan lebih mudah berkunjung dan memantau kondisi di Papua. “Sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini jadi Presiden pertama yang berkantor di Istana Presiden di Papua,” ucap Abisai.
(Baca: DPR Minta Jokowi Evaluasi Pengerahan Personel TNI-Polri di Papua)
Selain Istana Kepresidenan, Jokowi berjanji membangun asrama untuk mahasiswa asal Papua di seluruh Indonesia. Dia juga mempersilakan adanya pembangunan lembaga adat untuk perempuan dan anak Papua.
Kemudian, Ia berjanji untuk menyelesaikan proyek Palapa Ring di wilayah timur Indonesia akhir tahun ini. Dengan begitu, wilayah timur bisa menikmati akses internet cepat. “Jadi di tanah Papua 4G semuanya,” kata dia.
Adapun soal permintaan para tokoh Papua untuk pembentukan badan nasional urusan tanah Papua, Jokowi mengatakan hal itu perlu dikaji terlebih dulu. “Saya akan jawab setelah kajian itu,” ujarnya.