Presiden Tekankan 'Pendekatan Jokowi' untuk Redam Kerusuhan Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah fokus menyelesaikan persoalan di Papua yang memicu berbagai demonstrasi dan kerusuhan belakangan ini. Penyelesaian tersebut menggunakan cara yang disebutnya "Pendekatan Jokowi", dengan bertumpu pada proses dialog dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Jokowi menyatakan telah menangkap persepsi di masyarakat Papua saat ini mengenai perbedaan pendekatan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah tersebut. "Rakyat Papua memandang beda pendekatannya, antara 'Pendekatan Jakarta' dengan 'Pendekatan Jokowi'," katanya saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).
(Baca: Menhub: Kondisi Bandara dan Pelabuhan di Papua Kembali Normal)
Namun, dia masih mencari tahu lebih jelas mengenai "Pendekatan Jokowi" yang dipersepsikan itu. "Itu yang mau saya cari dan saya sambungkan (sebagai solusi)." Yang jelas, Jokowi akan lebih mengedepankan pendekatan dialog dan kesejahteraan dalam menyelesaikan setumpuk persoalan di Papua.
Lebih rinci dia menjelaskan, pendekatan dialog tersebut bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, Jokowi kerap datang dan mengunjungi masyarakat di sana. "Minimal saya setiap tahun itu 2-3 kali ke Papua. Sejak jadi Presiden sudah 12 kali ke sana," katanya.
Kedua, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, membangun pos perbatasan yang lebih bagus dan besar hingga pengelolaan sumber daya alam yang lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Papua.
(Baca: Pemerintah Batasi Akses Warga Negara Asing Kunjungi Papua)
Jokowi menyatakan, pemerintah pusat sudah memberikan jatah saham PT Freeport Indonesia yang lebih besar kepada pemerintah daerah Papua. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat juga menikmati manfaat dari pengelolaan tambang raksasa tersebut.
"Saya membaca sebuah tulisan di media yang menyatakan, 'persoalan Papua terjadi karena pemerintah pusat mengambil terlalu banyak dari sana'. Itu salah, kita malah memberikan lebih ke sana," ujarnya.
Upaya peningkatan kesejahteraan lainnya berupa pemberlakuan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Ini bagian dari program BBM Satu Harga di berbagai daerah pelosok di Indonesia. "Dulu harga BBM di Wamena sampai Rp 60 ribu per liter."
Jokowi menepis anggapan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat di Papua hanya sebatas pendekatan fisik, yaitu pembangunan infrastruktur. "Tidak semata pendekatan fisik untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi di sana," katanya. Untuk itu, pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan di sana dan membangun perekonomian masyarakat, salah satunya dengan membangun Pasar Mama-mama di Jayapura.
Ke depan, Presiden menegaskan pemerintah akan menekankan otonomi khusus yang fokus dan tepat sasaran di Papua. Apalagi, modalnya sudah ada yaitu tingginya kepercayaan masyarakat di sana kepada pemerintah. "Trust itu ada, buktinya 90-an persen masyarakat Papua percaya kepada pemerintah. Hanya karena masalah satu kata kemarin itu jadinya seperti ini," kata Jokowi.
(Baca: Wiranto dan Moeldoko Tuding Benny Wenda Aktor Rusuh di Papua)
