Wiranto Terima Laporan Penegakan Hukum Pembakar Hutan Kurang Tegas
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendapat laporan bahwa penegakan hukum terhadap pembakar hutan masih belum tegas. Hal ini dikatakan Wiranto usai rapat koordinasi membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8).
Oleh sebab itu Wiranto memerintahkan aparat mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah tegas menghentikan pembakaran.
“Kami mendapat laporan penegakan hukum kurang keras untuk berantas pembakar hutan yang liar,” kata Wiranto.
(Baca: Jokowi Kembali Ancam Copot Jenderal TNI/Polri Bila Kebakaran Hutan)
Di sisi lain aparat terkadang kasihan melihat masyarakat menggunakan cara tradisional membakar hutan demi membuka lahan. Makanya dia meminta pihak lain seperti swasta mengajak rakyat berpartisipasi menekan angka kebakaran. Caranya dengan mengajarkan warga lokal metode lain dalam membuka lahan.
Wiranto menjelaskan, 99% faktor utama kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh kesalahan manusia, sementara 1% disebabkan oleh faktor alam. Dia menjelaskan bahwa mashyarakat memanfaatkan musim kering untuk membuka hutan agar lahan siap digunakan saat musim hujan.
“Membuka lahannya dengan membakar lahan. Itu mengapa terjadi kebakaran di berbagai wilayah,” katanya.
Langkah lainnya adalah dengan water bombing sembari menunggu kondisi memungkinkan untuk hujan buatan. Saat ini pemerintah memiliki 37 pesawat dan helikopter untuk menumpahkan air ke titik-titik api. "Ketika ada awan, langsung (buat) hujan buatan,” kata Wiranto.
Selain itu rapat juga membahas uang tanggap darurat dalam kebakaran hutan yang perlu dikeluarkan. Wiranto beralasan ada 23 ribu petugas yang memadamkan api dan perlu mendapatkan insentif Rp 145 ribu per hari.
“Kami harapkan ini bisa ditanggulangi,” ujarnya.
(Baca: Kebakaran Hutan di Indonesia Berpotensi Memicu Kematian di Tiga Negara)
Wiranto juga meminta semua pihak memberi dukungan dalam memadamkan kebakaran hutan.Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mewanti-wanti anak buahnya agar segera menyelesaikan permasalahan nasional ini.
“Jangan hanya tergantung pemerintah pusat, tapi utamanya tugas gubernur, walikota, dan bupati agar lebih aktif lagi,” kata mantan Panglima TNI itu.
Ada pun sejumlah pimpinan yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.