Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko menyatakan ada pihak yang ingin memanfaatkan gerakan massa ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada 22 Mei 2019. Ia menilai upaya pemanfaatan tersebut dilakukan secara sistematis.
Alasannya, tuntutan dalam gerakan massa tersebut mirip seperti yang terjadi ketika Pilpres 2014. Selain itu, ada opini yang dibangun untuk menyalahkan pemerintah, salah satunya terkait dengan isu bahwa aparat keamanan telah menyiapkan penembak jitu ketika aksi massa berlangsung. Padahal, hal tersebut tidaklah benar.
"Ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa," kata Moeldoko di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).
Atas dasar itu, Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun pada suatu tempat ketika 22 Mei 2019. Dia pun mengimbau masyarakat dari luar kota tidak pergi ke Jakarta ketika pengumuman dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
(Baca: Moeldoko: Menghasut untuk People Power Bisa Dipenjara)
Menurut Moeldoko, seluruh pihak akan dirugikan jika imbauan tersebut tak diindahkan. "Ini bukan skenario yang kami buat. Sama sekali bukan. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," kata Moeldoko.
Saat ditanya apakah upaya pemanfaatan gerakan massa merupakan tindakan terorisme, Moeldoko enggan merincinya. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan perseorangan atau tindakan teroris.
Dia lantas meminta seluruh pihak untuk menunggu pengusutan lebih lanjut dari pemerintah. Moeldoko pun berharap masyarakat tetap tenang. Ia yakin, TNI dan Polri telah siap menjaga keamanan.
"Negara sungguh sangat sanggup menghadapi itu. Jadi enggak perlu diragukan, apalagi takut," kata Moeldoko.
(Baca: TNI-Polri Bersiaga Antisipasi Rusuh Saat Pengumuman Pemenang Pemilu)