Jokowi Jengkel Soal Investasi, Luhut Minta Pemimpin Daerah Lebih Aktif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan izin investasi usaha yang masih berbelit-belit. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, para pemimpin daerah seharusnya bisa turun tangan untuk mencari tahu akar permasalahan.

"Raja (pemimpin) harus bisa reach out-lah. Harus bisa turun ke bawah, tanya masalahnya apa. Semua aturan-aturan kan sudah ada," kata dia usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Menurut dia, para pemimpin daerah terkadang menganggap menteri mengemban seluruh tugas. Seharusnya, mereka dapat menghilangkan pola pikiran tersebut. "Kadang-kadang pemimpin itu masih banyak yang merasa kami (menteri) segala-galanya. Mental ini harus kita buang," ujar dia.

Namun, Luhut mengakui para menteri pun butuh kritik untuk memperbaiki kekurangannya. Segala kekurangan juga ia anggap sebagai hal yang lumrah. Sebab, sejumlah peraturan yang telah diterapkan belum tentu dieksekusi dengan sempurna.

(Baca: Sri Mulyani: Investasi Akan Naik Setelah Pemilu)

Dalam pembukaan Musrenbangnas, Jokowi mengklaim, ada banyak investor yang tertarik masuk ke Indonesia sejak ia memerintah. Namun, rencana itu urung dilakukan karena perizinan di Indonesia rumit. “Jengkel saya,” kata Jokowi.

Dia mencontohkan, perizinan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, serta tenaga panas bumi masih rumit. "Lima tahun lalu saya cek 259 izin. Apa tidak terengah-engah investor? Siapa yang kuat? Bisa 10 koper (dokumen perizinannya),” ujarnya.

Kini, perizinan terkait pembangkit listrik sudah dipangkas menjadi 58 saja. Meski begitu, Jokowi menilai perizinan ini masih terlalu banyak. Ia berharap Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga pimpinan daerah mempermudah perizinan. Menurut dia, izin usaha minimal hanya lima syarat.

Pemerintah saat ini fokus menggenjot investasi untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia, seperti defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan. Jokowi ingin meningkatkan investasi orientasi ekspor dan substitusi impor guna mengatasi kedua persoalan itu.

Jokowi menilai, investasi juga bisa membantu Indonesia untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Jebakan yang dimaksud, ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi sulit menjadi negara maju. Nah, investasi bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas di dalam negeri sehingga pendapatan masyarakat pun ikut terdongkrak.

(Baca: Di Bawah Prediksi, Ekonomi Kuartal I-2019 Cuma Tumbuh 5,07%)