Bertolak ke Kalimantan, Jokowi Tinjau Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo bertolak ke sejumlah daerah di Kalimantan, Selasa (7/5). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau beberapa lokasi yang bakal menjadi tempat pemindahan ibu kota baru.

Jokowi bersama rombongan awalnya berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 09.00 WIB.

"Setibanya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada pukul 11.55 WITA, Presiden Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota tersebut," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya.

Jokowi bersama rombongan lalu akan melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan Tengah. Rencananya, Kepala Negara akan bermalam di Kota Palangkaraya. Setelah itu, ia akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya untuk meninjau lokasi alternatif lain terkait pemindahan ibu kota.

(Baca: Pimpinan DPR Dukung Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota)

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan tiga alternatif daerah pengganti Jakarta, sebagai ibu kota. Ketiga daerah itu memiliki luas yang beragam. Jokowi sebelumnya mengatakan, luasan tiga daerah itu adalah 80 ribu hektare (ha), 120 ribu ha, dan 300 ribu ha.

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota di antara ketiga daerah tersebut sudah dibahas dengan kementerian/lembaga terkait. Sebab, hal ini berhubungan dengan anggaran yang bakal dialokasikan untuk pemindahan.

Menurut dia, anggaran untuk pemindahan ibu kota ada, asalkan tidak dikerjakan lebih dari satu tahun. "Akan kami cari skema khusus sehingga pemindahan ibu kota tetap jalan tapi tidak membebani APBN," kata Jokowi.

(Baca: Ibu Kota Baru Butuh 40 Ribu Hektare, Pemerintah Pakai Tanah Negara)

Ia menyebut rencana pemindahan itu sudah melalui perencanaan yang matang, bukan hanya sekadar omongan. Pembahasannya sudah dilakukan pemerintah selama tiga tahun dan dilanjutkan dengan kajian dari Bappenas selama 1,5 tahun.

Ke depan, pemerintah akan berkonsultasi lebih lanjut soal pemindahan ibu kota dengan lembaga negara terkait. Hal ini dilakukan untuk membahas aspek hukum dan politis. "Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan," katanya.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya yang dibutuhkan memindahkan ibu kota adalah Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. "Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, permukiman, serta ruang terbuka hijau," ujar Bambang pada akhir April lalu.

(Baca: Rencana Pindah Ibu Kota Bertujuan Atasi Pemborosan Kemacetan Jakarta)