Survei: #2019GantiPresiden Genjot Elektabilitas Prabowo-Sandi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Massa menggunakan atribut #2019GantiPresiden mengintimidasi mereka yang menggunakan kaus #DiaSibukKerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
6/9/2018, 10.43 WIB

Selain itu, gerakan ini juga kerap mendapatkan hadangan di berbagai wilayah, baik oleh kepolisian maupun kelompok masyarakat. Akhirnya, mereka pun menjadi bingung apakah #2019GantiPresiden merupakan sesuatu yang diperbolehkan di Indonesia.

(Baca juga: Polemik Gerakan #2019GantiPresiden, antara Aspirasi dan Provokasi)

Karenanya, Ardian menyarankan inisiator #2019GantiPresiden mulai mengelola opini masyarakat sehingga dapat dipandang lebih positif. "Ketika opini ini diarahkan terhadap #2019GantiPresiden, (tingkat kesukaan publik) akan menjadi naik kembali," kata Ardian.

Gerakan #2019GantiPresiden pertama kali diinisiasi oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Namun, setelah banyak terjadi penolakan dari masyarakat dan kepolisian, politikus Gerindra enggan mengakui keterkaitan gerakan tersebut dengan Prabowo-Sandi.

(Baca juga: Isu Ganti Presiden Gerus Suara di Pilkada, Golkar Antisipasi di 2019)

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan bagian dari Prabowo. "Saya ingin klarifikasi karena gerakan ini jauh hari sebelum Prabowo menjadi capres, ini bukan buatan Prabowo, bukan," katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (4/9) dikutip dari Antaranews.

Menurut Riza, gerakan ini lahir dari masyarakat karena menyikapi situasi dan keadaan yang terjadi. 

Halaman: