Jokowi Perintahkan 19 Menteri Percepat Pemulihan Pascagempa Lombok
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan 19 Menteri mempercepat rehabilitasi pascagempa Lombok, Nua Tenggara Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak Provinsi NTB, yang diterbitkan jumat pekan lalu.
Menteri yang diperintahkan berpartisipasi adalah empat Menteri Koordinator (Menko), yakni Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, hingga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Ada juga menteri teknis yang akan menangani rehabilitasi ini, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
(Baca Ekonografik: Kerugian Gempa Lombok Rp 7,45 Triliun)
Menteri lainnya yang akan terlibat adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah A.A. Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian agar diselesaikan paling lambat Desember 2018," demikian keterangan resmi Kantor Staf Kepresidenan, Senin (27/8).
(Baca: Perbaikan Rumah Rusak Gempa Lombok Ditargetkan Rampung Maret 2019)
Keempat Menko memiliki fungsi berbeda-beda dalam menangani pascagempa. Luhut akan mengkooordinasikan Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menangani pemulihan pascagempa dari sisi sumber daya maritim. Darmin akan memfasilitasi masalah perekonomian akibat gempa dan Wiranto akan memfasilitasi koordinasi di bidang keamanan di wilayah terdampak. Sedangkan Puan diinstruksikan menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena gempa.
Bukan hanya para menteri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Gubernur NTB M Zainul Majdi juga akan masuk tim percepatan rekonstruksi. Tenaga Ahli Bidang Kebencanaan KSP Roy Abimanyu mengatakan pemerintah memobilisasi bantuan untuk menangani dampak gempa.
Hingga saat ini telah ada 6.000 personil pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri yang menangani masalah bantuan di NTB ini. "Serta 3.000 relawan dari 240 organisasi yang terkoordinasi posko provinsi," kata Roy.
(Baca: Jokowi Dorong Pemerintah Pusat Ikut Tangani Gempa Lombok)